iklan caleg
Ekonomi

Tebu Pekat Menggeliat, Saatnya Desa Konsolidasi dan BUMDes Naik Kelas

Avatar photo
×

Tebu Pekat Menggeliat, Saatnya Desa Konsolidasi dan BUMDes Naik Kelas

Sebarkan artikel ini
Hamparan tanaman tebu membentang di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu // Foto : Istimewa

Kabupaten Dompu, Kabarsumbawa.com – Perkembangan komoditas tebu di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, mulai mengubah wajah ekonomi sejumlah desa. Namun, di balik geliat tersebut, masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu dibenahi agar pengembangan tebu tidak berhenti sebatas perluasan areal tanam semata.

Pemerintah desa semakin hari semakin menjadi simpul strategis dengan perannya mendorong secara lebih intensif pengembangan komoditas tebu di Pekat, Kabupaten Dompu. Mulai dari mengidentifikasi lahan yang potensial untuk perluasan, menyiapkan bibit unggul, mengonsolidasikan lahan petani, hingga memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penopang ekonomi petani.

Camat Pekat Dermawan Syah mengatakan, inventarisasi lahan secara riil untuk pengembangan tebu memang belum dilakukan secara menyeluruh. Namun, informasi mengenai potensi lahan terus dihimpun pihaknya melalui komunikasi dengan kepala desa dan pihak perusahaan produsen gula di Dompu yakni PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS).

“Untuk sementara memang identifikasi jumlah riilnya belum. Tetapi kami melihat langsung di lapangan dan mendapat informasi dari kepala desa serta PT SMS. Itu yang terus kami komunikasikan setiap ada kegiatan di lingkup desa,” kata Dermawan.

Pemetaan lahan menjadi penting agar perluasan tebu memiliki arah yang jelas. Desa dapat mengidentifikasi lahan-lahan yang potensial, kemudian menyusun data untuk menentukan hamparan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan tebu.

Pengembangan areal tebu juga membutuhkan dukungan ketersediaan bibit. Sejumlah desa mulai melihat pentingnya menyiapkan program bibit unggul secara bertahap.

Dermawan mengatakan, selama ini koordinasi terkait bantuan pertanian lebih banyak berlangsung langsung antara pemerintah desa dengan instansi terkait.

“Kalau untuk sementara dari bidang pertanian sepertinya langsung ke desa. Mereka koordinasi langsung, tidak terlalu banyak melalui kecamatan,” ujarnya.

Kondisi itu membuka ruang bagi pemerintah desa untuk lebih proaktif menyusun kebutuhan secara konkret. Data luas lahan, jumlah petani, kebutuhan bibit, hingga rencana perluasan dapat menjadi dasar pengajuan program secara bertahap.

Geliat pengembangan tebu di Pekat ini juga tidak lepas dari peran perusahaan pengolahan tebu menjadi gula satu-satunya di Kabupaten Dompu yaitu PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) yang beroperasi sejak 2015 di Desa Doropeti. Pabrik perusahaan itu dirancang berkapasitas 5.000 TCD dan dapat dikembangkan menjadi 10.000 TCD.

Berdasarkan riset IPB (2025), kebutuhan gula nasional pada 2023/2024 mencapai 7,50 juta ton, sementara produksi domestik hanya 2,30 juta ton sehingga masih diperlukan impor 5 juta ton. Pada 2023, PT SMS sendiri baru menggiling 230.653 ton tebu dengan rendemen 7,31 persen menghasilkan 16.860 ton Gula Kristal Putih. Angka itu memang belum optimal karena persoalan pasokan bahan baku.

Data Ditjen Perkebunan Kementan per Agustus 2025 menyebut luasan tebu eksisting PT SMS sudah sekitar 4.000 ha dengan potensi pengembangan bersama petani mitra hingga 14.000 ha melalui Program Refocusing dan Bongkar Ratoon 2025. Sebelumnya lahan inti tercatat sekitar 1.000 ha dari 5.500 ha dan lahan mitra sekitar 1.700 ha dengan sekitar 1.400 petani mitra.

Persoalan petani tebu tidak berhenti pada lahan dan bibit. Keterbatasan modal serta fluktuasi harga setelah panen juga menjadi tantangan yang ternyata masih perlu dicarikan jalan keluarnya.

Di titik ini, BUMDes sepatutnya dapat memainkan peran lebih strategis sebagai motor ekonomi desa.

Dermawan mengakui penguatan BUMDes masih menjadi pekerjaan rumah di Kecamatan Pekat. Dari sejumlah BUMDes yang ada, hanya beberapa yang dinilai masih berjalan baik.

“Masalah BUMDes ini menjadi pendampingan kami bersama pendamping desa. Di Kecamatan Pekat, kalau tidak salah yang sehat hanya tiga. Yang lainnya masih menjadi pekerjaan rumah,” katanya.

Karena itu, penguatan kelembagaan menjadi penting agar BUMDes tidak sekadar menjalankan aktivitas administratif, tetapi mampu masuk ke sektor ekonomi yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Jika dikelola dengan baik, BUMDes dapat menjadi penghubung antara petani, penyedia sarana produksi, pasar, hingga kebutuhan modal.

Geliat tebu mulai memberikan perubahan yang dirasakan masyarakat di sejumlah desa. Dermawan menyebut Desa Beringin Jaya sebagai salah satu contoh perkembangan tersebut.

“Masyarakat sudah bisa melihat bagaimana kesejahteraan petani tebu. Di Desa Beringin Jaya, indikasinya setiap bulan ada saja yang pergi umrah. Bahkan ada yang sudah berkali-kali ke Tanah Suci,” ujarnya.

Perubahan juga terlihat dari kondisi permukiman warga. Perkembangan ekonomi yang didorong sektor pertanian membuat kondisi rumah dan kepemilikan kendaraan masyarakat juga semakin membaik.

Namun, keberhasilan itu tidak serta-merta membuat warga menggantungkan seluruh kebutuhan hidup dari tebu. Petani tetap mengembangkan sumber penghasilan lain sambil menunggu masa panen.

Pola tersebut menjadi salah satu strategi masyarakat menghadapi masa tunggu tanaman tebu yang cukup panjang.

“Panen tebu itu sekitar delapan bulan sampai satu tahun. Jadi sepanjang waktu dari penanaman sampai panen, mereka tetap menyiapkan lahan untuk tanaman lain. Ada jagung, ada sayuran. Tebu itu mereka anggap sebagai semacam tabungan,” kata Dermawan.

Perubahan ekonomi tersebut kemudian melahirkan aspirasi yang lebih besar dari kalangan perangkat desa maupun petani. Sejumlah kepala desa berharap perkembangan ekonomi yang luar biasa di seputar Pekat dan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat dapat menjadi salah satu modal bagi Pekat untuk berkembang sebagai calon ibu kota kabupaten.

Dermawan menyatakan dukungannya terhadap aspirasi tersebut. Menurutnya, dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduk, Pekat memiliki potensi untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru.

“Kalau kita sendiri termasuk orang yang mendukung itu. Kenapa? Karena luas wilayah dan jumlah penduduknya memang sudah memungkinkan,” ujarnya.

Menurut Dermawan, perkembangan Pekat tidak hanya ditopang sektor tebu. Aktivitas ekonomi masyarakat, kondisi sosial, serta tumbuhnya berbagai fasilitas menjadi indikator yang menunjukkan perubahan signifikan wilayah tersebut.

Karena itu, pengembangan tebu perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas. Inventarisasi lahan, penyediaan bibit unggul, konsolidasi hamparan, mekanisasi, dan penguatan BUMDes menjadi mata rantai yang perlu terus gigih dibangun bersama.

Dengan fondasi tersebut, tebu tidak sekadar menjadi komoditas yang menghasilkan panen. Lebih jauh, sektor ini dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi desa dan memperkuat posisi Pekat sebagai kawasan pertumbuhan baru di Kabupaten Dompu.

Namun, kisah manis tebu Pekat tidak boleh berhenti pada romantisme umrah dan rumah baru. Data menunjukkan produktivitas masih rendah dan pola kemitraan masih cenderung monopsoni, dimana petani sebagai penyedia lahan dan tenaga sangat tergantung pada harga tonase yang ditetapkan perusahaan. Tanpa kepastian harga dasar, transparansi rendemen, dan jaminan pembagian risiko bongkar ratoon, perluasan hingga 14.000 ha berisiko hanya memperluas kerentanan, bukan kesejahteraan.

Karena itu konsolidasi lahan tidak boleh sekadar konsolidasi administratif. Pemerintah desa harus menjadi negosiator kolektif, bukan hanya pendata. BUMDes yang sehat harus direposisi menjadi lembaga off-taker saprodi, permodalan, dan advokasi harga, bukan sekadar kios. Jika inventarisasi lahan, penangkar bibit unggul bersertifikat, dan BUMDes yang profesional bisa dijalankan paralel dengan pengawasan program swasembada gula nasional, maka tebu Pekat benar-benar bisa menjadi tabungan masa depan, bukan sekadar tabungan musiman. (KS)

iklan caleg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *