Jakarta, Kabarsumbawa.com – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Pekerjaan Umum terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Pra-Penelitian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 pada Rabu (1/7/2026).
Pertemuan strategis ini juga difokuskan untuk memutakhirkan Dokumen Readiness Criteria (RS) Program Sekolah Rakyat Tahap II dan III Wilayah Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa menyampaikan rasa syukurnya lantaran dokumen RS Sekolah untuk Kabupaten Sumbawa telah dinyatakan tuntas oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Status ini menandakan bahwa seluruh persyaratan administrasi dan kesiapan teknis yang dibutuhkan dalam implementasi Program Sekolah Rakyat telah terpenuhi secara lengkap dan sesuai ketentuan.
“Saya bersyukur karena dokumen RS untuk Sekolah Rakyat Kabupaten Sumbawa dinyatakan tuntas,” kata bupati.
Menurut bupati, capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendukung percepatan pembangunan sektor pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat.
Bupati juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan tim teknis yang telah bekerja penuh dedikasi dalam menyelesaikan pemutakhiran dokumen tersebut.
Ia berharap pencapaian ini menjadi langkah awal yang solid untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, merata, dan inklusif bagi generasi penerus di Kabupaten Sumbawa.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Semoga capaian ini menjadi momentum baru bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan bahwa kelayakan dokumen Readiness Criteria yang berstatus *“clean & clear”* merupakan syarat mutlak. Hal ini penting guna memastikan kesiapan daerah dalam mengeksekusi program prioritas nasional, khususnya Program Sekolah Rakyat di wilayah Timur Indonesia.
Dengan hasil ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa kini berada dalam posisi yang sangat siap secara administratif maupun teknis untuk melanjutkan tahapan implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. (KS)
