Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Layak Anak sebagai langkah nyata memperkuat perlindungan menyeluruh terhadap anak. Regulasi ini dinilai mendesak mengingat masih tingginya berbagai persoalan sosial dan hukum yang melibatkan anak di bawah umur dalam beberapa waktu terakhir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, menyatakan bahwa penyusunan raperda ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Sumbawa memperoleh perlindungan optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Saat ini, draf regulasi tersebut sedang dalam tahap pembahasan intensif bersama DPRD Kabupaten Sumbawa.
“Ini bagian dari ikhtiar kita. Kita ingin memastikan anak-anak kita terlindungi dengan baik melalui regulasi yang komprehensif,” ujar Budi Prasetiyo kepada awak media, baru-baru ini.
Budi menegaskan bahwa Raperda Kabupaten Layak Anak tidak hanya akan mengatur aspek perlindungan secara normatif di atas kertas. Perda ini dirancang untuk menjamin tiga aspek utama yang bersifat taktis dan aplikatif:
Penguatan Kelembagaan: Memperjelas fungsi dan koordinasi antarinstansi penanganan anak.
Dukungan Anggaran: Memastikan adanya pos pembiayaan khusus yang jelas dan terukur untuk program anak.
Mekanisme Implementasi: Menjamin proses pelaksanaan program perlindungan anak berjalan terpadu di lapangan.
“Dalam perda ini nanti, semua aspek mulai dari kelembagaan, pembiayaan, hingga proses pelaksanaannya harus benar-benar mendukung perlindungan anak secara konkret,” tegas Sekda.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa perlindungan anak tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah, melainkan butuh keterlibatan aktif dari keluarga, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat. Sebagai langkah pencegahan hulu, Pemkab Sumbawa berencana memperkuat pembentukan karakter melalui kurikulum pendidikan moral serta peningkatan iman dan takwa.
Untuk menyukseskan hal tersebut, Pemkab Sumbawa segera bersinergi lintas sektor dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, satuan pendidikan di berbagai jenjang, hingga Kementerian Agama (Kemenag).
“Kami meminta seluruh sekolah melakukan pembinaan yang lebih intensif. Peningkatan iman dan takwa akan kita dorong melalui kurikulum dan program pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.
Langkah sistematis ini sekaligus menjadi respons cepat pemerintah daerah terhadap meningkatnya perhatian masyarakat mengenai berbagai kasus yang menjerat anak, baik sebagai korban maupun pelaku.
Melalui regulasi yang kuat dan dukungan kolektif dari DPRD serta masyarakat, Pemkab Sumbawa optimistis pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. (KS)
