Sumbawa Besar, kabarsumbawa.com — DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat lintas komisi pada Kamis (28/08/2025) untuk menyinergikan strategi pengelolaan aset daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi I ini melibatkan pimpinan dan anggota Komisi I, II, dan III serta jajaran eksekutif dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pertemuan ini dipimpin bersama oleh Ketua Komisi I Muhammad Faesal, Ketua Komisi II I Nyoman Wisma, dan Ketua Komisi III Syaifullah. Turut hadir Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), dan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Muhammad Faesal menegaskan pentingnya kolaborasi antar komisi dan OPD untuk menyamakan persepsi serta menyusun langkah strategis bersama. “Kita perlu sinergi untuk memperkuat tata kelola aset dan pendapatan daerah yang lebih efisien dan terukur,” ujarnya.
Rapat membahas tiga isu utama, yaitu:
1. Optimalisasi Pendapatan Daerah
Anggota Komisi III, Alen Taryadi, mendorong perluasan sumber PAD dengan pendekatan inovatif. Ia menekankan pentingnya digitalisasi sistem untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Kita perlu sumber pendapatan baru, tidak bisa lagi hanya mengandalkan yang konvensional,” tegasnya.
2. Efisiensi Pengelolaan Aset
Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, menyoroti banyaknya aset daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal. Ia meminta penjelasan mengenai strategi optimalisasi aset agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi PAD.
Menanggapi hal ini, perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pendataan ulang dan penertiban aset. Sementara itu, Sekretaris Bapenda menyebutkan pihaknya tengah memetakan potensi pendapatan dan memperkuat sistem digital pembayaran pajak.
3. Permukiman dan Perumahan Rakyat
Anggota Komisi I, Muhammad Taufik, menanyakan perkembangan program rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas PRKP menjelaskan bahwa pihaknya tengah memperbarui data penerima manfaat dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait bantuan.
Ketua Komisi III, Syaifullah, menyimpulkan perlunya langkah konkret usai rapat ini. Ia mengusulkan pembentukan tim kecil lintas komisi dan OPD untuk menyusun rencana aksi terperinci. “Kita butuh progres nyata dalam kuartal berikutnya, baik dalam peningkatan PAD maupun pengelolaan aset,” ujarnya.
Rapat selama tiga jam ini menghasilkan kesepakatan pembentukan tim percepatan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan kontribusi sektor keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Sumbawa. (Ks)
