Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com, – Kondisi RSUD Sumbawa saat ini, dinilai Bupati Sumbawa – HM Husni Djibril, sudah tidak layak. Selain itu, dengan adanya rencana pelebaran Jalan Garuda juga akan berdampak terhadap keberadaan RSUD Sumbawa. Sehingga, Bupati Sumbawa tetap berkomitmen untuk melakukan relokasi.
“Sebenarnya pembangunan rumah sakit itu bukan sejak saya menjadi Bupati. Tetapi rencana besar ini sebenarnya saya sudah ungkapkan saat Bupati terdahulu. Maka saya katakan saat mimbar paripurna tadi, (Rencana relokasi) untuk melengkapi keberhasilan dua Bupati yang terdahulu. Masa iya saya Bupati yang ketiga kemudian tidak berhasil lagi. Sementara kebutuhan rumah sakit ini sangat prioritas untuk masyarakat,” katanya kepada wartawan wartawan disela kegiatannya di DPRD Sumbawa, Rabu (15/11/2017).
Menurutnya, kondisi RSUD Sumbawa saat ini sudah tidak representatif. Apalagi ada rencana pelebaran jalan garuda, sehingga lokasi RSUD akan menjadi sempit. Ditambah lagi jumlah masyarakat Kabupaten Sumbawa yang semakin meningkat.
Lebih jauh dijelaskan, untuk lokasi relokasi RSUD sudah ditentukan yakni di Balai Benih Sering, sekitar 5 hektar. Rencana lokasi ini sudah ditinjau oleh Tim dari pusat yang melakukan penilaian terhadap rencana lokasi relokasi RSUD. ‘’Sebelumnya ada empat opsi lokasi yang kami berikan ke Tim.Tetap kesimpulan mereka yang paling layak itu ya di Balai Benih,’’ ujarnya.
Sementara untuk anggaran, di APBD 2018 mendatang sudah dialokasikan untuk DED RSUD yang baru, termasuk untuk FSnya. Sehingga ditargetkan pembangunan RSUD yang baru ini juga dapat dilakukan di 2018 mendatang.
“Untuk di APBD 2018 nanti kita anggarkan untuk DEDnya. Kalau Fsnya mau dilaksanakan di 2018, dan itu semuanya harus rampung di 2018, langsung dengan pembangunannya. Karena pembangunannya tidak terikat lagi dengan anggaran, paling-paling penandatangan kerjasama saja dengan pihak ketiga,” tegasnya, juga mengatakan, setelah menghitung kebutuhan anggaran untuk pembangunan RSUD baru diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 100 miliar. Namun kepastian anggaran baru diketahui, setelah DED selesai.
Ditambahkan, anggaran anggara pembangunan akan dibicarakan lebih lanjut dengan DPRD Sumbawa. Dan tidak menutup kemungkinan, Pemda Sumbawa akan bekerjasama dengan pihak ketiga, termasuk pihak perbankan.
“Karena Dewan yang menentukan setuju atau tidak setujunya, maka kita akan bicarakan dengan Dewan. Ada dari SMI, bisa jadi juga kita kerjasama dengan Bank NTB, bisa juga dengan BPR NTB yang rencananya terbangun. Karena kita juga ada jaminan, mudah-mudahan ini tidak hanya mimpi. Jaminannya itu ada saham kita di Newmont, yang kemudian kita mendapat bagian 20 persen. Yang 20 persen ini diatas seratusan miliar. Kalau itu saja yang kita coba kelola atau kita lakukan kerjasama dengan perbankan atau pihak ketiga. Banyak opsi dan jalan, tinggal kita berhitung dengan DPRD nanti, mana yang lebih menguntungkan bagi daerah. Yang jelas pilihannya nanti yang menguntunkan daerah. Pembangunan bisa terlaksana, tapi kita tidak dalam kondisi kesusahan atau anggaran yang tidak membebankan daerah,” tegasnya. (KS/Adm)
