Sumbawa Besar, Kabar Sumbawa—Memberantas maraknya kasus illegal loging yang terjadi di Kabupaten Sumbawa perlu dilandasi adanya komitmen bersama, antara pemerintah dan masyarakat. Karena sebagus apapun aturan yang dibuat, tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan maka aturan tersebut tidak dapat berfungsi optimal.
Ketua Komisi II DPRD Sumbawa
Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq kepada Kabar Sumbawa, Rabu (26/10/2016) menegaskan bahwa untuk memberantas illegal loging harus ada komitmen bersama.
Pihaknya, kata Rafiq, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan institusi terkait, dengan telah dilaksanakannya kegiatan opgab dan lacak balak dalam rangka memerangi illegal loging.
“Untuk membersihkan penyakit kronis tentu dibutuhkan waktu yang tidak cepat, tidak serta merta sembuh. Sehingga DPRD sebagai bagian dari pemda berusaha untuk mendorong bersama-sama menanamkan komitmen memberantas aksi illegal loging,” ucap Rafiq.
Dikatakan, hal tersulit untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dilakukan dengan sosialisasi yang intens dari tingkat desa.
“Ketika sosialisasi terus dilakukan kami yakin masyarakat akan sadar untuk melestarikan hutan, dengan ditariknya kewenangan Dihut ke pemerintah provinsi diharapkan tidak akan memperlemah kenerja dishut, justru harus ditingkatkan,” ujarnya.
Ditambahkan, hal lain yang akan dibahas pada pertemuan dengan pemda tersebut, yakni tentang Program Tanaman Hutan Rakyat (Tahura), dimana pemda diminta untuk menyiapkan lahan tanaman sedangkan pengadaan bibitnya dibantu oleh pemerintah pusat. (KS/001)
