Kabarsumbawa.com, Sumbawa Besar – Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumbawa telah berlangsung sejak tahun 2012 dan dalam kurun waktu lima tahun sejak ditetapkannya road map Reformasi Birokrasi Pemkab Sumbawa Tahap I telah cukup banyak upaya perubahan dan keberhasilan yang dicapai dari delapan area perubahan reformasi birokrasi maupun program percepatan Quick Wins. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Ishak S.Sos dalam laporannya pada kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi arah kebijakan road map reformasi birokrasi 2015 – 2019 bersama KemenpanRB dan Sosialisasi Penulis Buku “Birokrat Move On” di Kabupaten Sumbawa.
Kegiatan tersebut dilaksanakan senin (30/5/2016) di Wisma Daerah Kabupaten Sumbawa, dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Asisten Pemerintahan, Staf ahli Bupati, para Kepala SKPD, Camat, Lurah, serta lainnya.
Ishak mengungkapkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan percepatan implementasi delapan area perubahan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa, tersosialisasikannya arah kebijakan reformasi birokrasi 2015 – 2019 oleh KemenpanRB, pemantapan area perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui sosialisasi penulis “Buku Birokrat Move On”, serta tersusunnya draft road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahap II Thaun 2017 – 2021.
Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah yang membuka kegiatan tersebut menyatakan, reformasi birokrasi bukan sekedar kebutuhan, tetapi sudah menjadi tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi bukan sekedar kewajiban bagi aparatur pemerintahan, namun sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan dari dunia usaha dan masyarakat secara umum. Capaian dan keberhasilan reformasi birokrasi tersebut bukan hanya pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang dilayani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik.
Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pengembangan motivasi kerja, disiplin waktu salah satunya adalah melalui sosialisasi penulis buku-buku terkait reformasi birokrasi khususnya pengembangan integritas individu dan motivasi kerja seperti yang saat ini hadir penulis buku “Birokrat Move On” untuk memberikan motivasi dan pengembangan aparatur dalam upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur dalam reformasi birokrasi. Karena hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi birokrasi diarahkan pula pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN.
Secara sederhana reformasi birokrasi dapat didefenisikan sebagai perubahan mind-set, cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak), perubahan paradigma dari penguasa menjadi pelayanan, mendahulukan peranan dari wewenang, tidak berpikir output tetapi outcome, perubahan manajemen kinerja dan, pemantauan percontohan keberhasilan (best practices). Banyak hal yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan itu semua, terlebih lagi harus ada kesungguhan hati dalam melaksanakan tiap-tiap agenda secara konsisten dan terukur.
Adapun agenda yang harus dan akan dijalankan meliputi, penataan kelembagaan, penyederhanaan ketatalaksanaan, penataan kepegawaian berbasis kinerja harus dibangun perencanaan kepegawaian, sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pelaporan, pemahaman, rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan indikator kinerja, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja, peningkatan pelayanan public, pengembangan sistem pengawasan, pengembangan budaya kerja aparatur negara. perubahan mind-set dan culture-set aparatur sipil negara, peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, membangun aparatur negara yang kredibel, akuntabel, transparan, dan terpercaya.
Diakui masih banyak permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Dan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Diakhir kegiatan pembukaan, Wakil Bupati Sumbawa menyerahkan Cinderamata kepada Kepala Bidang Evaluasi Kelembagaan dan Tata Laksana pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenpanRB RI, Adrinal Tanjung dan kepada Kabid Penyiapan Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB RI Agus Hartono, AK.,MM. (KS/YD)
