Sumbawa (kabar Sumbawa)—Panwaslu Kabupaten Sumbawa masih butuh dana sekitar Rp 5 miliar untuk memaksimalkan penyelenggaraan Pilkada dalam hal ini di bidang pengawasan. Hanya saja dana yang diusulkan tersebut belum tentu akan disetujui secara keseluruhan mengingat minimnya anggaran daerah.
Panwaslu mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp 5 miliar. Karena dianggap kebutuhan riil senilai Rp 8 miliar lebih. Di dalam penggunaan anggaran tersebut nantinya ada pokja seperti Gakumdu, penyelesaian sengketa dan pungut hitung. Selain tu juga akan melibatkan pihak eksternal seperti sosialisasi di media massa dan perguruan tinggi.
Sekda Sumbawa, Rasyidi, ditemui belum lama ini, mengatakan bahwa pemerintah tentu akan memperhatikan kebutuhan Panwaslu tersebut.
“Tentu akan kita perhatikan. Saat ini sedang proses finalisasi rancangan perubahan APBD. Saya pikir akan kita lihat. Saya pikir tidak bisa secara keseluruhan karena anggaran daerah minim. Tapi saya harap proporsional agar semua kegiatan Panwaslu bisa didanai,” ujar Sekda Sumbawa.
Sekda menegaskan, bahwa hal tersebut tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena tidak diinginkan ada kegiatan yang tidak maksimal. Tapi pemerintah juga akan melihat harga satuan di daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kalau sudah sesuai aturan dan kemampuan mendukung kneapa tidak, itu semua untuk kegiatan kita bukan hanya KPU tapi juga panwaslu. Bukan hanya itu, semua kegiatan didukung dengan dana yang memadai,” tambah Rasyidi.
Rasyidi menimpali, bahwa saat ini RAPBD perubahan tahun 2015 masih digodok. Apa saja yang perlu ditunda dan disetujui akan dipilah agar semua kegiatan bisa berjalan sesuai kebutuhannya.
