Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Longsor yang terjadi di wilayah pertambangan rakyat di Kecamatan Lantung, Sabtu (05/09/2026) malam kemarin, memakan korban. Total sembilan orang penambang menjadi korban peristiwa tersebut, tiga diantaranya meninggal dunia.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, Berlian Rayes, menyayangkan insiden longsor di lokasi tambang emas tradisional Kecamatan Lantung yang memakan korban jiwa tersebut. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk segera mengambil langkah nyata.
“Pertama, kami sangat menyayangkan kejadian tersebut dan ikut prihatin atas apa yang menimpa warga masyarakat. Tentunya itu semua hal yang tidak kita inginkan,” ujar kepada wartawan, Senin (07/09/2026) di Gedung DPRD Sumbawa.
Berlian menegaskan, Pemkab Sumbawa harus memberikan atensi khusus dengan segera melakukan pemetaan di lokasi. Menurutnya, pembiaran tidak boleh lagi terjadi karena aktivitas pertambangan tersebut telah menelan korban jiwa.
Manun demikian, Ia menyadari regulasi dan kewenangan sektor pertambangan rakyat berada di tingkat provinsi dan pusat. Tetapi, hal itu tidak bisa dijadikan alasan bagi pemerintah daerah untuk lepas tangan.
“Walaupun pertambangan rakyat bukan kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan provinsi dan pusat, harus ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan Provinsi NTB untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya.
Berlian meminta pihak berwenang segera melakukan investigasi mendalam untuk memastikan apakah lokasi musibah tersebut masuk dalam Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau ilegal.
“Kalau kejadian itu masuk wilayah pertambangan rakyat, nanti kita akan minta pihak terkait bertanggung jawab. Tapi kita belum tahu apakah itu masuk wilayah IPR atau bukan. Harus segera diinvestigasi sehingga Pemda punya dasar untuk mengambil tindakan,” tambahnya.
Berlian mendesak, agar Pemerintah Pemprov NTB melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar segera menyikapi persoalan tambang rakyat di Sumbawa.
“Kami mendesak Pemerintah Provinsi untuk bersikap. Ini masalahnya ada di kabupaten, sementara keuntungan lebih banyak diambil oleh provinsi dan pusat. Jangan sampai kami di daerah hanya menerima masalahnya saja, tetapi provinsi juga harus turun tangan melalui Dinas ESDM,” tukasnya.
Melalui sempatan ini juga, Berlian mengimbau seluruh masyarakat yang beraktivitas di sektor pertambangan agar selalu mengutamakan keselamatan jiwa.
“Harapan kami kepada masyarakat agar selalu berhati-hati. Jangan karena desakan ekonomi, lalu mengabaikan keselamatan kerja. Sekali lagi, kami meminta pemerintah daerah mengambil langkah-langkah konkret agar tidak terjadi korban jiwa lagi di kemudian hari,” pungkasnya. (KS)
