Penganiayaan di Sumbawa Jadi Sorotan, DPRD Minta Penegakan Hukum dan Edukasi Diperkuat

Sumbawa, kabarsumbawa.com – Maraknya kasus penganiayaan dan kekerasan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Sumbawa menjadi perhatian serius DPRD Sumbawa. Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sumbawa Marliaten Minggu (24/05/2026) menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya tindak kekerasan yang terjadi belakangan ini dan meminta langkah tegas serta pencegahan diperkuat.
Pernyataan itu disampaikan menyusul sejumlah kasus penganiayaan yang terjadi di berbagai wilayah Sumbawa sepanjang 2025 hingga awal 2026. Beberapa kasus bahkan menyebabkan korban mengalami luka berat akibat senjata tajam.
Selain kasus penganiayaan umum, data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sumbawa mencatat terdapat 51 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2025 yang telah mendapat pendampingan lintas sektor.
Sementara itu, Polres Sumbawa juga mencatat sedikitnya 65 kasus kriminal menonjol sepanjang 2025, termasuk kasus pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan tindak kriminal lain yang berkaitan dengan kekerasan fisik.
“Ini menjadi alarm serius bagi kita semua bahwa ada persoalan sosial, pengendalian emosi, serta penyelesaian konflik di tengah masyarakat yang perlu segera ditangani bersama,” ujarnya.
Ia menyampaikan rasa prihatin kepada korban dan keluarga korban penganiayaan di Sumbawa. Menurutnya, korban perlu mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan psikologis hingga pulih sepenuhnya.
Ia juga meminta aparat kepolisian bertindak cepat, profesional, transparan, dan tegas dalam menangani seluruh kasus kekerasan. Penegakan hukum dinilai penting untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang.
Selain penindakan, ia mendorong kepolisian meningkatkan patroli rutin di wilayah rawan konflik. Penguatan peran Bhabinkamtibmas dan sistem deteksi dini konflik keluarga maupun sosial juga dinilai perlu diperkuat.
Dalam keterangannya, ia turut menyoroti peran dunia pendidikan. Jika terdapat tenaga pendidik yang terlibat dalam tindak kekerasan, ia meminta dilakukan evaluasi serius, pembinaan mental, dan penegakan disiplin sesuai aturan.
Menurutnya, sekolah dan tenaga pendidik harus menjadi teladan dalam membangun karakter serta penyelesaian konflik secara bijak, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Ia juga meminta Dinas Sosial, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda memperkuat edukasi pengendalian emosi, mediasi keluarga, dan ruang dialog masyarakat agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi tindak kriminal.
“Mari kita jaga Tana Samawa ini dengan semangat saling menghormati dan mengedepankan musyawarah. Tidak ada persoalan yang selesai dengan kekerasan,” katanya. (Ks/*)