Sumbawa Besar, KabarSumbawa.com – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog Cabang Sumbawa, Rabu (30/4/2025), membahas rendahnya serapan jagung dan gabah petani.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, S.IP, menyoroti masalah stok jagung lama yang belum terjual, keterbatasan gudang, dan standar kadar air (KA) 14 persen yang dinilai memberatkan petani. Data menunjukkan sisa stok jagung tahun 2024 masih mencapai 26.000 ton, menghambat penyerapan panen baru.
Bulog hanya menyerap sekitar 5 persen dari total produksi jagung Sumbawa. Harga di tingkat petani juga masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). DPRD menilai situasi ini merugikan petani dan menuntut tindakan cepat.
“Kami apresiasi upaya Bulog, tetapi implementasi di lapangan belum optimal. Target serapan minim dan harus ditingkatkan,” kata Nyoman Wisma. Sekretaris Komisi II, Zohran, SH, meminta Bulog segera mencari solusi untuk stok lama agar petani tidak rugi lebih besar.
Wakil Ketua Komisi II, Muhammad Tahir, SH, mempertanyakan dasar hukum penetapan KA 14 persen. Ia menegaskan tidak ada surat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menetapkan kadar air tersebut dan meminta evaluasi kebijakan.
Pimpinan Cabang Bulog Sumbawa, Zohri Hanafi, mengungkap target serapan 2025 untuk gabah mencapai 96.000 ton GKP (48.100 ton setara beras), namun baru terserap 39.000 ton. Untuk jagung, targetnya 23.000 ton KA 14 persen dan penyerapan masih berlangsung. Kendala yang dihadapi antara lain gudang penuh dan prosedur pembayaran CMS yang memerlukan KTP petani.
Sebagai solusi, Bulog mencari gudang tambahan dan mempertimbangkan usulan DPRD untuk menjual stok lama di luar mekanisme lelang.
Komisi II merekomendasikan percepatan penjualan stok lama, evaluasi standar KA, transparansi harga sesuai HPP (Rp 5.500/kg untuk jagung + Rp 200/kg biaya angkut), serta koordinasi dengan pusat untuk percepatan pelepasan stok lama yang diajukan sejak September 2024.
“DPRD akan terus memantau komitmen Bulog. Jika tidak ada perbaikan, langkah hukum dan tekanan politik akan ditempuh,” tegas Nyoman Wisma. (Ks/)
