Sumbawa Barat, Kabar Sumbawa – Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir.H.W Musyafirin MM kembali menegaskan, dalam Perekrutan tenaga kerja PT. MacMahon untuk proyek Batu Hijau sangat transparan, independen dan memperjuangkan warga lokal.
Hal ini disampaikan Bupati menjawab kekecewaan warga Kecamatan Sekongkang yang memprotes hasil seleksi tes tulis untuk formasi pekerja non skill PT. MacMahon yang diumumkan 28 Januari lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menjelaskan jika berbicara aturan, dalam bidang pertambangan Pemerintah Kabupaten kini tidak memiliki wewenang untuk mengurusnya. Termasuk bidang pengawsan ketenagakerjaan. Yang memiliki wewenang tekait permasalahan tersebut adalah, Pemerintah Provinsi NTB.
‘’Bukan karena ada rekrutmen lalu saya mengatakan ini tapi sudah lama. Ini yang harus dipahami bersama. Hubungan ketenagakerjaan, industrial adalah kewenangan provinsi,” kata Bupati.
Keberadaan dirinya selaku Bupati sebagai Ketua Tim Rekrutmen tenaga kerja tersebut sebesar-besarnya untuk rakyat KSB. Bupati ingin memastikan rekrutmen berjalan transparan dan independen. Selaku kepala daerah dan ketua tim rekrutmen, dirinya kemudian memperjuangkan warga lokal agar mendapat porsi lebih dalam rekrutmen tersebut.
Soal rekrutment macmahon, terkait jatah-jatah desa akan menjadi masalah, karena hal tersebut tidak ada. Bupati mencontohkan, jika ada anak kepala Desa Tongo lulus akan timbul masalah. Bahkan ketika adik ipar H. Abdul Hamid (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Red) lulus, menjadi sebuah masalah. Harus dipahami, bahwa rekrutmen ini transparan. Tim seleksi adalah tim independen dari ECC UGM (Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Red). Meski seleksi ini bersifat kompetisi. Namun tim rekrutmen telah sepakat bahwa warga lokal memiliki nilai plus atau nilai lebih. Yakni tambahan nilai dari peserta seleksi yang datang dari luar KSB.
‘’Dari yang lulus 327 orang, hanya 70 orang yang dari luar. Ini hasil perjuangan kita untuk mengutamakan warga lokal. Bukan saja untuk non skill tapi juga yang skill,” jelas Bupati.
Perihal kurangnya target warga Kecamatan Sekongkan yang lulus, yakni ditargetkan 150 orang, ini di luar kuasa. Sebab hasil seleksi tulis dipegang dan diumumkan tim dari ECC UGM.
Terkait keinginan tambahan untuk warga Sekongkan harus diluluskan tanpa tahapan seleksi. Maka ini sangat sulit. Kesulitan terutama dalam hal distribusi. Bisa saja nanti akan menimbulkan masalah di desa masing-masing. Jalan yang terbaik adalah dengan mencari peserta seleksi dari Kecamatan Sekongkang yang disesuaikan passing grade.
‘’Bisa saja kita butuhkan tambahan 30 orang, tapi kalau dibagi-bagi sendiri, Tongo sekian, Sekongkang sekian, ini akan menjadi masalah,” sebut Bupati.
Kebutuhan tenaga kerja masih banyak. Peserta yang tidak lulus saat ini sangat berkesempatan ditempatkan di proyek Aman energi, Aman industri, Aman integrasi dan Aman hilir. Perusahaan ini sedang mencari bentuk. Saya telah meminta kepada peruasahaan tersebut jika ada kebutuhan tenaga kerja, diusahakan yang skill atau pun yang non skill, perusahaan PT. AMNT termasuk perusahaan sub kontrak bisa menempatkan warga KSB terlebih mengutamakan warga Kecamatan Sekongkang.
Jayadi, peserta seleksi yang tidak lulus mengaku kecewa dengan pengumuman hasil seleksi pekerja PT. Macmahon untuk non skill tanggal 28 Januari. Karena, orang luar KSB yang lulus 70 dirasa merugikan anak-anak Kecamatan Sekongkang yang seharusnya lebih diutamakan. Bukan hanya untuk formasi non skill. Namun juga untuk kategori skill. Jayadi juga meminta kuota khusus lagi untuk warga Sekongkang.
‘’Mohon dikaji kembali sistem rekrutmen satu pintu, Karena warga Sekongkang merasa kurang terakomodir disebabkan koordinasi yang kurang baik pada tim rekrutmen. Karenanya mohon kebijakan Bapak Bupati,” imbuhnya.
Heriyanto yang mewakili warga Desa Ai Kangkung mengatakan, ketua tim perekrutan tenaga kerja PT. Macmahon (Bupati, Red) seharusnya melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat Sekongkang terlebih dahulu sebelum seleksi dilaksanakan. Pertemuan itu untuk membahas kuota warga Kecamatan Sekongkang. Dengan demikian, kejadian protes seperti ini tidak terjadi. Seharusnya kasus serupa pada tahun 1999, 2008 dan tahun liannya menjadi pelajaran untuk dikaji agar tidak terulang.
Tokoh masyarakat Desa Tongo, Jabir meminta ada tambahan porsi untuk warga se-Kecamatan Sekongkang. Porsi 30 orang yang direncanakan ketua tim rekrutman dalam hal ini Bupati terlalu sedikit. Ia pun menuntut tambahan untuk Kecamatan Sekongkan sebanyak 50 orang, dan warga Desa Tongo harus paling banyak diluluskan. Kenapa? karena Desa Tongo paling berdampak terhadap pertambangan, yakni tailing atau racun. Kemudian kesulitan air ketika musim kemarau.
‘’Bupati bisa lihat, ketika musim kemarau anak anak tidak ada kerja, air sangat sulit,” bebernya.
Yunus perwakilan warga Desa Tatar mengungkapkan, ada pelamar dari Desa Tongo mengaku tidak menjawab pertanyaan pada tes tulis, tetapi dinyatakan lulus. Kemudian, jumlah peserta yang tidak lulus dari desa-desa di Kecamatan Sekongkang sangat rapi, ini tentu sangat menimbulkan kecurigaan di lapangan.
Agus Tono pelamar yang tidak lulus dari Desa Sekongkang Bawah mengaku, tidak akan menggugat hasil seleksi. Namun pelamar merasa kecewa karena yang lulus tes khususnya dari Desa Sekongkang Bawah adalah orang yang beberapa bulan berdomisili di Desa Sekongkang Bawah.
‘’Tentu hal ini menimbulkan kecemburuan. Mengapa mereka yang berdomisili bisa lulus. Sementara kami yang warga menetap tidak lulus. Padahal dampak keberadaan perusahaan ini diharapkan untuk warga lokal,” Pungkasnya.(KS/yud)