Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa resmi dikukuhkan dalam sebuah kegiatan yang dirangkaikan dengan rapat kerja tahunan, bertempat di Aula Hotel Grand Samota, Sumbawa Besar, Senin (2/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa bencana bukan lagi sekadar teori atau materi pelajaran di sekolah, melainkan peristiwa nyata yang terjadi hampir setiap hari di sekitar masyarakat.
“Bencana bukan lagi cerita atau sekadar pelajaran. Hari ini kita menyaksikan sendiri berbagai peristiwa yang tidak bisa kita kendalikan. Alam memang tidak bisa kita atur, tetapi kita bisa mengendalikan kondisi dan perilaku kita dalam menghadapinya,” ujar Bupati.
Menurutnya, ketahanan daerah tidak hanya berbicara tentang kekuatan fisik dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kesiapan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Karena itu, peran FPRB menjadi sangat strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor.
Forum ini, lanjutnya, harus menjadi ruang koordinasi antar-stakeholder, baik pemerintah, lembaga sosial, dunia pendidikan, maupun unsur masyarakat lainnya. Melalui forum tersebut, semua pihak dapat menyusun langkah preventif, termasuk pelatihan dan penguatan kapasitas masyarakat.
Bupati Jarot mendorong agar pelatihan kebencanaan tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten, tetapi menjangkau kecamatan hingga desa. Sosialisasi juga harus menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia yang tergolong kelompok rentan.
“Ke depan kita harus punya program yang jelas. Apa yang harus kita sampaikan ke dinas, sekolah, dan masyarakat tentang cara penanganan bencana, termasuk penanganan awal saat menghadapi kondisi darurat,” tegasnya.
Ia bahkan menargetkan agar di setiap desa, bahkan di tingkat RT, terdapat minimal satu orang yang memahami penanganan awal saat terjadi bencana. Penguatan literasi kebencanaan dinilai penting agar masyarakat tidak panik dan mampu bertindak cepat secara tepat.
“Di desa-desa harus diperkuat literasi kebencanaan. Minimal di setiap RT ada orang yang paham bagaimana menghadapi kondisi darurat. Ini tugas kita bersama untuk terus melakukan sosialisasi,” katanya.
Selain itu, anggota FPRB juga diharapkan dibekali pengetahuan dasar kebencanaan serta membangun sistem koordinasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Pendekatan sosialisasi pun perlu melibatkan perempuan dan ibu rumah tangga, mengingat kelompok tersebut termasuk yang rentan terdampak saat terjadi bencana.
Melalui pengukuhan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap FPRB dapat menjadi motor penggerak dalam membangun budaya sadar bencana, sehingga masyarakat lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. (KS)
