Sumbawa, kabarsumbawa.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menghadapi tantangan fiskal menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 setelah pemerintah pusat memangkas alokasi transfer ke daerah sebesar Rp 558,283 miliar. Kondisi ini memaksa Pemkab Sumbawa untuk menata ulang prioritas pembangunan dan pagu anggaran tahun depan.
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi mengumumkan hal tersebut dalam sidang paripurna pertama DPRD Kabupaten Sumbawa mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026, Jumat (20/11/2025). Sidang yang berlangsung di Sumbawa itu dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), camat, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta insan pers.
Dalam paparannya, Wabup Ansori menjelaskan bahwa alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk Sumbawa mengalami penurunan signifikan, dari Rp 2,126 triliun di tahun 2025 menjadi hanya Rp 1,568 triliun di tahun 2026.
“Penyesuaian ini menuntut pemerintah daerah untuk menata ulang prioritas pembangunan dan pagu anggaran,” tegas Ansori di hadapan para sidang.
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Ansori menyampaikan kabar baik mengenai komitmen pemerintah pusat yang akan mengalokasikan 15 Program Strategis Nasional (PSN). Program-program tersebut, dengan total nilai Rp 1.376,9 triliun secara nasional, dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Beberapa program PSN yang disebutkan meliputi program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), renovasi sekolah, program koperasi desa, kampung nelayan, dan layanan kesehatan gratis.
Wabup Ansori menegaskan, Pemerintah Daerah dan DPRD akan berkolaborasi memperjuangkan alokasi program-program PSN ini. Kolaborasi tersebut mereka usung dengan tagline “Sumbawa Melesat Bersama PSN.”
Secara keseluruhan, RAPBD Sumbawa Tahun 2026 dirancang dengan defisit yang akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp 22,99 miliar, sehingga kondisi anggaran tetap seimbang.
Wakil Bupati menutup penjelasannya dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ia berharap pembahasan RAPBD dapat berlanjut hingga tercapai persetujuan bersama, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. (Ks/adm)
