Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Pemkab Sumbawa, mengaku tengah mencari celah hukum untuk bisa melakukan penarikan terhadap retribusi sejumlah sektor unggulan daerah dengan potensi pendapatan mencapai Rp462 miliar per tahun.
“Saya sudah minta bagian hukum untuk mengkaji, kira-kira celah hukum seperti apa yang bisa kita lakukan disamping tidak melanggar hukum dan bisa meningkatkan pendapatan daerah,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot.
Haji Jarot melanjutkan, apalagi Pemkab saat tengah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10 persen per tahun. Sehingga dalam lima tahun kedepan PAD Sumbawa ditargetkan sebesar 50 persen.
“Kalau pemerintahan sebelumnya kan hanya 6 persen sehingga kami menargetkan harus lebih tinggi dari target tersebut minimal 10 persen per tahun,” ujarnya.
Bupati menerangkan, kendala utama sehingga potensi tersebut tidak bisa ditarik retribusinya karena ada regulasi yang mengisyaratkan penarikan retribusi tidak boleh dilakukan. Sehingga dirinya meminta agar bagian hukum mengkaji upaya yang bisa dilakukan.
“Nilai Rp462 miliar tersebut belum pernah kita tarik, makanya kita sedang mencari celah agar potensi tersebut bisa kita tarik untuk menambah pendapatan,” jelasnya.
Berdasarkan data lanjut nya, nilai produksi dari sejumlah komoditas unggulan daerah yang keluar dari Sumbawa mencapai Rp20,06 triliun. Angka tersebut belum termasuk komoditas lainnya yang meninggalkan dampak eksternalitas (kerusakan air laut, degradasi lingkungan, kerusakan fasilitas umum, konflik sosial).
“Angka tersebut kami anggap sangat besar jika bisa dikelola oleh daerah, tetapi kenyataannya kekayaan tersebut tidak memberikan insentif bagi Sumbawa,” terangnya. (KS)
