Sumbawa, kabarsumbawa.com – Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa mengungkap potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak galian C (Mineral Batuan Bukan Logam/MBLB). Anggota DPRD Sukiman mempertanyakan langkah strategis Pemda dalam meningkatkan PAD dan mencegah kebocoran.
“Treatment apa yang diambil Pemda untuk meningkatkan dan mencegah kebocoran PAD, khususnya pajak Galian C dan Sarang Burung Walet?” tanya Sukiman dalam rapat dengan Bapenda.
Anggota Pansus Adizul Syahabuddin menyoroti capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) yang baru mencapai Rp3,9 miliar (58,32%) dari target Rp6,7 miliar. Ia mendorong penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk meningkatkan PAD, sejalan dengan visi Bupati Sumbawa.
Witri Untari dari Bapenda menjelaskan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada pengusaha Sarang Burung Walet agar melaporkan usaha mereka. “Banyak lokasi sarang walet tersembunyi, dan data belum lengkap karena belum ada pelaporan,” ujarnya.
Ketua Pansus Andi Rusni mempertanyakan alokasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan mendesak kejelasan dasar hukumnya. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan pajak galian C.
“Pengusaha galian C harus berkontribusi pada PAD. Siapa yang bertanggung jawab? Bapenda atau PUPR?” tanya Andi.
Kadis PUPR Dian Sidarta menyatakan, dinasnya hanya menangani aspek administratif proyek pemerintah. Ia juga menyebut potensi pendapatan dari sengketa pajak PT Abipraya yang masih dalam proses pengadilan.
Pansus DPRD mendesak Bapenda mengambil langkah proaktif, seperti penempatan petugas lapangan atau pemasangan kamera pengawas untuk memantau volume galian C. Realisasi pajak sektor ini masih rendah, hanya 45% dari target.
Bapenda mengaku telah berkoordinasi dengan desa-desa untuk pemantauan, tetapi terkendala keterbatasan sumber daya. DPRD menekankan perlunya solusi lebih efektif untuk memaksimalkan PAD dari galian C. (Ks/)
