Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait dengan IUP Produksi PT Sumbawa Juta Raya. Kamis 6 Februari 2025 di Ruang Kerja Komisi II
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II I Nyoman Wisma SIP. Hadir Sekretaris Komisi II Zohran SH, bersama anggota Juliansyah SE, Muhammad Zain SIP, Ahmad Nawawi, H Andi Mappeleppui
Dari Pemerintah Daerah hadir Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Khairuddin SE, Kabid Anggaran BKAD Dedi Ruslan, Kepala Cabang ESDM Pulau Sumbawa Yudi, Kabid Bapenda Indro Lukito, dan Kasubid Bapenda Herlin Efendi. Dari SJR hadir Lukman Mubarak dan Sandi Hari P.
Dalam kesempatan itu Ketua Komisi Menyampaikan bahwa maksud pertemuan ini adalah agar keberadaan perusahaan tambang membawa manfaat bagi masyarakat Sumbawa dengan potensi alam yang melimpah bisa dinikmati.
” Kami berharap sebagai wakil rakyat dan Komisi yang membidangi pertambangan ada Kami mengharapkan keterbukaan dan kejujuran bagaiman para investor punya andil besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa.
“Kami mengundang PT SJR ingin mengetahui Progres nya.Sejauh mana tahapannya. sebab ada simpang siur mengamati statusnya apakah sudah memasuki Produksi atau Eklporasi peningkatan” ujarnya.
Atas hal tersebut Perwakilan PT SJR Lukman Mubarak menyampaikan, bahwa kehadirannya untuk menghargai undangan lembaga DPRD. Meskipun demikian dirinya membawa surat dari Management PT SJR agar pertemuan hearing dapat direschedul ulang karena para pihak manajemen belum bisa hadir.
Atas hal ini, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, menyesalkan atas ketidak hadiran manajemen. Dan meminta kepada Ketua DPRD untuk.menjadwalkan ulang pertemuan sehingga apa yang hendak ” melihat kondisi ini, Kami sependapat agar direschedul dengan catatan harus dihadiri oleh top managemen PT SJR.” ucap Rosi Anggota Komisi II.
Kemudian lanjutnya banyak sekali harapan masyarakat terhadap wilayah tambang. Sejauh mana kondisi dan kontribusi perusahaan tersebut terhadap daerah”Masyarakat menanti jawabannya .Ini yang dititipkan kepada kami seperti yang mereka kehendaki terkait dengan akses transportasi, yang harusnya dimana keberadaannya karena itu memberikan dampak positif kepada masyarakat” pungkasnya.
Hal ini juga mendapat tanggapan dari Sekretaris Komisi agar pertemuan dengan top management PT SJR di reschedule ulang yang dihadiri oleh pengambil kebijakan. (KS/03)
