Sumbawa, kabarsumbawa.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar hearing untuk menyoroti pelayanan kesehatan dan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sumbawa, menyusul banyaknya keluhan masyarakat. Rapat tersebut diadakan belum lama ini dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa, manajemen RSUD Sumbawa, Bappeda, BAKD, serta 26 kepala UPT Puskesmas. Hearing dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD, Nanang Nasiruddin, dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi IV serta anggota komisi lainnya.
Nanang Nasiruddin menyatakan bahwa rapat ini diadakan sebagai respons terhadap sorotan publik mengenai kondisi terkini pelayanan kesehatan, terutama dalam pemanfaatan program UHC dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sumbawa. Dari pertemuan tersebut, diperoleh beberapa poin penting, salah satunya adalah prioritas pada pelayanan kesehatan.
“Pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD harus diutamakan, sementara masalah administrasi dapat diselesaikan belakangan,” tegas Hamzah Abdullah, Ketua Komisi III.
Anggota Komisi IV, Ahmadul Kusasi, menyatakan bahwa UHC di Sumbawa telah mencakup 97% masyarakat, sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengakses program ini. Dia juga menekankan bahwa pelayanan administrasi harus cepat dan efisien, dengan target penyelesaian dalam waktu 1×24 jam.
“Saya sebagai Anggota Komisi IV DPRD dan juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumbawa meminta agar anggaran pembiayaan pembangunan rumah sakit diprioritaskan, terutama untuk pemindahan RSUD Sumbawa ke lokasi yang ada di Sering,” kata Ahmadul Kusasi.
Selain itu, semua pasien, baik yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) maupun BPJS, harus dilayani tanpa diskriminasi. Ismail Mustaram menjelaskan bahwa bagi pasien tidak mampu yang menggunakan BPJS mandiri, pemerintah daerah akan mengganti dengan BPJS yang ditanggung pemerintah.
“Hal ini karena kondisi orang dapat berubah sewaktu-waktu. Dulu mampu dan kaya, bisa saja menjadi lemah dan miskin sehingga pemerintah daerah hadir untuk. (Ks) membantu rakyatnya,” tandas Ismail Mustaram.
