iklan rokok ilegal
EkonomiSosial Budaya

PEREMPUAN NELAYAN, TERSINGKIR DARI RUANG HIDUPNYA

Avatar photo
×

PEREMPUAN NELAYAN, TERSINGKIR DARI RUANG HIDUPNYA

Sebarkan artikel ini

Hasil Pemetaan di 12 Desa: Perempuan Nelayan Hadapi Tekanan Penghidupan dan Perubahan Ruang Hidup di Teluk Saleh dan Teluk Jor

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Perempuan nelayan di wilayah Teluk Saleh dan Teluk Jor menghadapi tekanan penghidupan yang semakin kompleks. Perubahan kondisi ekosistem pesisir, berkurangnya hasil tangkapan, perubahan akses terhadap wilayah kelola, serta tekanan pembangunan di kawasan pesisir turut memengaruhi kehidupan dan keberlangsungan ekonomi rumah tangga nelayan. Di tengah berbagai perubahan tersebut, perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling merasakan dampaknya, tetapi keberadaan, pekerjaan, dan hak-haknya masih belum sepenuhnya diakui dan dilindungi.

Persoalan tersebut terungkap dalam hasil pendokumentasian dan penelitian partisipatif bersama perempuan nelayan di 12 desa, Teluk Saleh dan Teluk Jor. Temuan ini dipresentasikan dalam Workshop Hasil Penelitian Feminist Participatory Action Research (FPAR) bertema “Menguatkan Ketahanan Rumah Tangga Nelayan dan Pemulihan Pesisir di Teluk Saleh dan Teluk Jor”, yang diselenggarakan oleh Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) melalui DPD KPPI Samawa-NTB, Jumat (20/11), di Olive Resto & Cafe, Sumbawa.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan yang terjadi di wilayah pesisir bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan keberlanjutan penghidupan, keadilan sosial, dan hak perempuan atas ruang hidupnya. Ketika ekosistem pesisir mengalami tekanan dan akses terhadap sumber daya semakin terbatas, perempuan nelayan turut kehilangan ruang untuk bekerja, memperoleh penghasilan, mempertahankan kehidupan keluarga, dan mewariskan pengetahuan pengelolaan sumber daya pesisir kepada generasi berikutnya.

Perempuan Bekerja dalam Rantai Perikanan, tetapi Identitasnya Belum Diakui

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam seluruh mata rantai perikanan. Mereka terlibat dalam aktivitas penangkapan, pengumpulan, pembersihan, pengolahan, pengawetan, hingga pemasaran hasil tangkapan. Pada saat yang sama, perempuan juga menjalankan pekerjaan domestik, pengasuhan, dan perawatan anggota keluarga.

Berbagai pekerjaan tersebut dilakukan secara bersamaan dan menjadi penopang utama keberlangsungan ekonomi rumah tangga nelayan, mereka adalah penghubung ekonomi rumah tangga nelayan. Namun, kerja perempuan masih sering dipandang sebagai pekerjaan tambahan atau sekadar membantu suami. Identitas mereka sebagai nelayan dan pekerja di sektor perikanan belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan dari komunitas pun negara.

Ketika Ruang Hidup Berubah, Perempuan Menanggung Dampaknya

Di sisi lain, perempuan nelayan menghadapi berbagai persoalan yang saling berkaitan, mulai dari berkurangnya hasil tangkapan, perubahan wilayah penangkapan, tekanan terhadap ekosistem pesisir, keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan dasar, hingga meningkatnya kerentanan akibat perubahan iklim.

Dampak perubahan tersebut tidak hanya dirasakan di wilayah laut dan pesisir, tetapi juga masuk ke dalam kehidupan rumah tangga. Ketika hasil tangkapan berkurang dan pendapatan keluarga semakin tidak menentu, perempuan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga. Mereka dituntut mencari sumber penghasilan alternatif, mengolah hasil perikanan, mengatur kebutuhan rumah tangga, sekaligus tetap menjalankan tanggung jawab pengasuhan dan perawatan keluarga.

Beban tersebut juga berdampak pada kondisi tubuh, kesehatan, waktu istirahat, dan kesejahteraan perempuan. Dengan demikian, perubahan ekologis dan tekanan pembangunan di wilayah pesisir tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan gender.

Perempuan bukan hanya kehilangan akses terhadap sumber penghidupan, tetapi juga menghadapi risiko semakin tersingkir dari ruang hidup dan ruang kelola yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Salah seorang perempuan nelayan menggambarkan pengalaman tersebut melalui ungkapannya sebagai berikut:

“Kami ini hidupnya dari laut dan pesisir. Kalau laut mulai berubah, hasil tangkapan berkurang, tempat kami mencari ikan semakin sulit dijangkau, yang paling terasa itu kehidupan keluarga kami. Kami tetap harus bekerja, mengurus rumah, dan mencari cara supaya dapur tetap mengepul. Padahal, kami juga ikut bekerja dalam perikanan. Kami ingin diakui sebagai nelayan, bukan hanya disebut istri nelayan. Jangan sampai kami yang selama ini ikut menjaga kehidupan pesisir justru kehilangan tempat untuk hidup dan mencari nafkah di pesisir sendiri.” – ibu Sulmiati anggota KPPI dari Labuan Kuris Sumbawa

FPAR : Mengangkat Pengalaman Perempuan Menjadi Pengetahuan dan Gerakan perlawanan untuk Keadilan Perempuan nelayan.

Melalui pendekatan Feminist Participatory Action Research (FPAR), perempuan nelayan ditempatkan sebagai subyek yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk mengenali serta menganalisis perubahan yang terjadi di lingkungan hidupnya.

Perempuan terlibat dalam proses mengidentifikasi persoalan, mendokumentasikan pengalaman, memetakan perubahan ruang hidup dan wilayah kelola, menganalisis dampak terhadap penghidupan, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut.

Pendekatan ini menempatkan pengalaman sehari-hari perempuan sebagai sumber pengetahuan yang penting dalam memahami persoalan pesisir secara lebih menyeluruh.

Lebih dari sekadar menghasilkan data dan dokumentasi, FPAR menjadi proses membangun kesadaran kritis, memperkuat solidaritas, dan mengembangkan gerakan perempuan nelayan. Pengalaman yang selama ini dianggap sebagai persoalan pribadi atau rumah tangga diangkat menjadi persoalan bersama yang membutuhkan pengakuan, perlindungan, dan perubahan kebijakan.

Pengakuan Perempuan sebagai Nelayan Harus Menjadi Agenda Perjuangan Bersama

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi workshop, KPPI Samawa-NTB menegaskan bahwa perempuan nelayan bukan hanya istri nelayan, melainkan nelayan dan pekerja perikanan yang memiliki identitas, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta kontribusi nyata dalam sektor perikanan.

Ke depan, KPPI bersama jaringan masyarakat sipil, organisasi perempuan, dan berbagai pihak perlu memperkuat perjuangan untuk memastikan pengakuan terhadap perempuan sebagai nelayan. Pengakuan tersebut harus diwujudkan melalui identitas yang jelas, akses terhadap perlindungan sosial dan sumber daya produktif, pemenuhan hak-hak dasar, serta keterlibatan bermakna perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan wilayah pesisir.

Lebih jauh, perlindungan terhadap perempuan nelayan harus berjalan beriringan dengan perlindungan ruang hidup dan ruang kelola masyarakat pesisir. Pembangunan di kawasan pesisir tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat yang selama ini hidup, bekerja, dan bergantung pada sumber daya laut. Perempuan harus dilibatkan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan pengelolaan dan pemulihan ekosistem pesisir.

Membangun Ketahanan Rumah Tangga dengan Melindungi Ruang Hidup Perempuan

Workshop ini sekaligus menjadi ruang dialog dan konsolidasi untuk membangun kolaborasi antara perempuan nelayan, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan jaringan masyarakat pesisir.

Hasil pemetaan di 12 desa diharapkan menjadi pijakan bersama dalam mendorong kebijakan dan tindakan nyata untuk memperkuat ketahanan rumah tangga nelayan, melindungi ruang hidup dan ruang kelola masyarakat pesisir, memperkuat ekonomi perempuan, serta mendorong pemulihan ekosistem Teluk Saleh dan Teluk Jor.

KPPI memandang bahwa ketahanan rumah tangga nelayan tidak cukup dibangun melalui bantuan ekonomi atau peningkatan kapasitas usaha semata. Ketahanan tersebut harus disertai dengan jaminan keberlanjutan sumber penghidupan, perlindungan terhadap ruang hidup, pengakuan atas kerja perempuan, dan pemenuhan hak-hak perempuan nelayan.

Begitu pula, pemulihan pesisir tidak boleh hanya berorientasi pada perbaikan ekosistem secara ekologis, tetapi harus memastikan bahwa masyarakat, khususnya perempuan nelayan, tetap memiliki akses, hak, dan ruang untuk hidup serta mengelola sumber daya pesisir secara adil dan berkelanjutan.

Perempuan nelayan tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak perubahan pesisir, sementara suara, kerja, pengetahuan, dan hak-haknya diabaikan. Mereka harus menjadi bagian dari pengambil keputusan dan pelaku utama dalam menjaga serta memulihkan wilayah pesisir.

Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) merupakan organisasi massa perempuan pesisir yang memperjuangkan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan nelayan serta penguatan kemandirian perempuan pesisir.

Sejak berdiri pada 20 Juli 2020 KPPI telah bekerja untuk memperkuat perempuan nelayan, memperjuangkan keadilan gender, memperkuat hak tenurialnya. serta memastikan keberlanjutan ketahanan ekonomi dan pangan keluarnya atas sumber daya pesisir dan laut sebagai ruang hidup bersama. (KS)

iklan caleg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *