SUMBAWA, kabarsumbawa.com – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Syamsul Hidayat, menyoroti ketimpangan distribusi kuota LPG 3 Kg antara Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebut perbedaan alokasi tersebut menjadi salah satu penyebab kelangkaan LPG 3 Kg di Sumbawa, meski jumlah penduduknya lebih banyak dibanding Mataram.
Syamsul Hidayat, politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menyampaikan data yang diterimanya terkait alokasi gas bersubsidi tersebut. Ia menyebut kuota LPG 3 Kg untuk Sumbawa tercatat 11.003 metrik ton atau setara 3.667.667 tabung dengan jumlah penduduk 527.715 jiwa.
Sementara itu, Kota Mataram memperoleh alokasi 17.798 metrik ton atau setara 5.932.667 tabung, dengan jumlah penduduk 461.936 jiwa. “Data yang saya peroleh menunjukkan kuota Sumbawa lebih kecil, padahal jumlah penduduknya lebih banyak,” kata Syamsul Hidayat.
Ia menjelaskan selisih jumlah penduduk antara Sumbawa dan Mataram mencapai sekitar 82 ribu jiwa. Namun, Mataram justru mendapat kelebihan kuota lebih dari 2,2 juta tabung dibanding Sumbawa.
Syamsul juga mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia menyebut jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa mencapai 543.676 jiwa dengan 141.579 kepala keluarga, sementara kuota LPG 3 Kg sekitar 4,3 juta tabung.
Sebaliknya, Kota Mataram dengan 461.936 jiwa dan 107.833 kepala keluarga memperoleh kuota hingga sekitar 6 juta tabung. “Data kemiskinan kami lebih tinggi, tetapi jatahnya lebih kecil,” ujarnya.
Menurutnya, ketimpangan kuota LPG 3 Kg tersebut berdampak langsung pada masyarakat. Warga, termasuk ibu rumah tangga, petani, dan pelaku UMKM, harus mengantre panjang dan membeli gas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) karena stok di pangkalan resmi terbatas.
Syamsul mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa segera berkoordinasi dengan Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi distribusi kuota LPG 3 Kg.
Ia meminta penentuan kuota didasarkan pada data riil jumlah penduduk dan DTKS. “Pemenuhan kuota gas subsidi 3 Kg harus berpijak pada data yang riil dan kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Sumbawa, lanjutnya, akan terus mengawal persoalan kelangkaan LPG 3 Kg hingga ada kejelasan dan penyesuaian kuota yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Ks/adm)
