Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Pertamina Patra Niaga dalam praktiknya selalu memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, salah satunya LPG.
Dalam proses distribusi, Pertamina masif melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya memastikan stok mencukupi dan LPG digunakan sesuai peruntukannya dengan harga sesuai HET.
Sabtu (7/2), diinformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan pencabutan izin dua pangkalan LPG yang diduga menjual LPG 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). HET berlaku di Pulau Sumbawa sendiri berkisar Rp 18.000,- sampai dengan Rp 19.500.
Menanggapi temuan ini, sebagaimana disampaikan Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, Pertamina telah melakukan pengecekan terhadap dua pangkalan terlapor dan memberikan sanksi tegas kepada pangkalan termasuk agen yang menaungi.
“Berdasarkan pengecekan di lapangan, dua pangkalan yang dilaporkan ditemukan menjual dengan harga Rp 20.000,-. Dua pangkalan terlapor saat ini sudah diberlakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) dan untuk agen terkait diberikan sanksi berupa pemotongan alokasi permanen,” tegas Ahad.
Selanjutnya Ahad menjelaskan, Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah daerah setempat telah melaksanakan sosialisasi ulang terkait ketentuan penyaluran dan HET LPG 3 kg yang berlaku sesuai dengan SK Gubernur NTB kepada seluruh pangkalan di Kabupaten Sumbawa.
“Pangkalan tak henti-hentinya diingatkan untuk memprioritaskan penyaluran ke tingkat end user dan sesuai kuota pembelian. Dengan koordinasi dan kerjasama lintas sektor ini diharapkan meningkatkan pengawasan sebagai upaya penyaluran tepat sasaran dan peruntukan. Ketika ada salah satu ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak agen/pangkalan resmi Pertamina, maka akan diberikan sanksi berupa stop alokasi sampai dengan PHU,” tutup Ahad.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan produk Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center 135 (Call Center Pertamina). (KS)
