Refleksi Setahun Jarot–Ansori, FISIPOL UNSA Soroti Pengetatan Anggaran dan Arah Pembangunan

Sumbawa Besar, kabarsumbawa.com — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa (FISIPOL UNSA) menggelar Seminar Kebijakan Publik bertema refleksi satu tahun Pemerintahan Jarot–Ansori pada Sabtu, 20 Desember 2025, di Sumbawa Besar. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis Universitas Samawa (UNSA) ke-27 dan bertujuan memberikan masukan kebijakan bagi pembangunan daerah.
Seminar Kebijakan Publik FISIPOL UNSA dihadiri ratusan peserta dari unsur birokrat, legislator, akademisi, dan mahasiswa. Forum ini membahas tantangan pembangunan Sumbawa di tengah keterbatasan fiskal dan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk perencanaan tahun 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, sebagai pembicara kunci. Narasumber lain yakni Kepala BAPPEDA Sumbawa Dr. Dedy Heriwibowo, M.Si, Ketua DPRD Sumbawa Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, pakar kebijakan dari Matadata Institute Nurdin Ranggabarani, SH., MH, serta akademisi FISIPOL UNSA Muhammad Yamin, SE., M.Si. Diskusi dimoderatori oleh Dr. Ardiansyah, S.IP., M.Si.
Isu utama yang mengemuka dalam seminar adalah pengetatan anggaran daerah pada tahun mendatang. Kepala BAPPEDA Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, menyampaikan bahwa transfer pusat ke daerah diproyeksikan menurun signifikan.
“Untuk Kabupaten Sumbawa, Dana Bagi Hasil diperkirakan turun hingga 87,68 persen pada 2026. Kondisi ini akan memengaruhi ruang fiskal dan kecepatan pelaksanaan program prioritas,” kata Dedy.
Ia menegaskan perlunya penajaman prioritas belanja daerah. Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan belanja pokok yang berdampak langsung pada masyarakat dibandingkan belanja penunjang.
Akademisi FISIPOL UNSA, Muhammad Yamin, menilai kondisi tersebut sebagai tantangan serius fiskal daerah. Ia mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu solusi strategis.
“Meningkatkan PAD melalui penyesuaian tarif pajak komoditas unggulan seperti udang dan rumput laut berpotensi menambah pendapatan hingga Rp 462 miliar, jika didukung regulasi yang memadai,” jelas Yamin.
Dalam paparannya, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menyampaikan capaian awal selama satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Mohamad Ansori. Ia menyebut tahun pertama difokuskan pada konsolidasi dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Pertumbuhan ekonomi Sumbawa mencapai 4,26 persen pada Triwulan II 2025, disertai peningkatan kondisi jalan mantap dan penguatan komitmen lingkungan melalui gerakan Sumbawa Hijau Lestari,” ujar Jarot.
Meski demikian, Jarot mengakui masih adanya tuntutan masyarakat. Ia menyebut pembukaan lapangan kerja, percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah terpencil, serta penanganan lingkungan menjadi aspirasi utama warga.
Pada kesempatan itu, Jarot juga menegaskan komitmen pemerintah daerah di bidang pendidikan. Pemerintah mendorong percepatan pembentukan Tim Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Samawa yang direncanakan mendapat dukungan melalui APBD Perubahan 2026.
Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, menyatakan DPRD akan tetap menjadi mitra kritis dan solutif bagi pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“DPRD mendorong penanganan konflik lahan, percepatan pembangunan jalan di daerah terpencil, serta ketersediaan pupuk bagi petani,” kata Nanang.
Diskusi juga menyoroti potensi sektor kelautan Sumbawa yang dinilai belum tergarap optimal. Muhammad Yamin memaparkan nilai produksi Teluk Saleh pada 2023 mencapai Rp 15,9 triliun, namun sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan mentah.
Ia menilai peluang hilirisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis UMKM di sektor tersebut masih terbuka luas dan perlu didorong melalui kebijakan daerah.
Dari hasil diskusi, seminar merumuskan empat pilar rekomendasi strategis, yakni optimalisasi fiskal dan PAD, penguatan ekonomi lokal melalui hilirisasi dan UMKM, percepatan tata kelola dan digitalisasi layanan, serta pemberdayaan sumber daya manusia dan konsistensi program lingkungan.
Moderator seminar, Dr. Ardiansyah, menyatakan seluruh rekomendasi akan didokumentasikan dan disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2026. (Ks/)