Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Sumbawa Edwin Perkasa S. Ikom menanggapi dengan santai berita pembekuan pengurus oleh MPW PP Nusa Tenggara Barat.
Edwin mengakui, hingga hari ini dirinya belum menerima SK pembekuan tersebut. Sehingga, ia menganggap pembekuan itu tidak sesuai prosedur organisasi. “Kapan suratnya dikirim ke saya,” tanyanya.
Menurutnya, pembekuan pun harus melalui mekanisme yang jelas. “saya hanya dikirim SP II dari MPW, SP I dan III gak ada saya terima, saya taunya dari orang yang bukan pengurus, ini kan lucu. Kayak bukan organisasi besar saja cara MPW menyelsaikan masalah.” jelas edwin.
Bahkan kata Edwin, MPW menutup ruang komunikasi dengan pengurus MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa. Jika alasan konsolidasi KTA dan pembentukan PAC, ia terpilih dikarenakan dukungan dari 24 PAC.
“Wilayah Sumbawa gak kecil, ada 24 kecamatam, konsolidasi kami kemarin terbentur pileg dan pilkada.” ujar Edwin menerangkan.
Namun Edwin menerangkan, jika pengumpulan KTA yang menjadi masalah, dari data yang didapatkan, seluruh MPC yang ada di wilayah NTB masih di bawah 10 persen pencapaiannya.
“Harusnya MPW melakukan evaluasi, jangan hanya memberi tekanan dan menghakimi MPC, bangunlah komunikasi yang baik. Jangan cuma main perintah perintah, kontribusi MPW ke MPC juga nihil” tegas Edwin.
Menyikapi team caretaker yang ibentuk MPW, ia hanya tersenyum. Menurutnya, bagaimana bisa MPW PP NTB menunjuk pelaksana harian caretaker dan calon ketua orang yang bukan bagian dari keluarga Pemuda Pancasila Sumbawa. Pemuda Pancasila ini organisasi besar. Bukan warung kelontong yg seenaknya bisa otak atik pengurus.
“ini lucu, tiba-tiba muncul nama calon ketua baru yang notabene bukan anggota pengurus bahkan kader Pemuda Pancasila, sebenarnya disini siapa yang gak paham mekanisme organisasi,” kata edwin.
Maka dari semua pertimbangan diatas, Edwin dan pengurus MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa menyatakan penolakan keras terhadap pembekuan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan aturan oragnisasi.
“Kami menolak pembekuan tersebut, karena tidak prosedural,” pungkasnya. (KS)
