Sumbawa Besar, 30 November 2025 – Kesultanan Sumbawa melalui Lembaga Adat Tana’ Samawa (LATS) menggelar Lokakarya Akademik bertajuk “Mengembalikan Nilai Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Sumbawa” di Hotel Nio Garden, Minggu pagi. Kegiatan ini terselenggara melalui kerja sama dengan Fraksi PKS DPR RI dan MPR RI sebagai bagian dari upaya mendukung penguatan tata kelola SDA berbasis kearifan lokal.
Lokakarya ini diikuti para akademisi, para camat, pegiat kebudayaan, serta aktivis lingkungan. Hadir sebagai keynote speaker, Wakil Ketua Badan Anggaran MPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, H. Johan Rosihan, ST.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., membuka kegiatan ini secara resmi. Dalam sambutannya, Bupati H. Jarot menegaskan bahwa nilai luhur Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge bukan sekadar semboyan budaya, tetapi kompas moral masyarakat Samawa yang mengajarkan ketakwaan, rasa malu melakukan keburukan, serta amanah menjaga alam.
Ia menyoroti relevansi kearifan lokal tersebut di tengah krisis iklim, kerusakan hutan, dan ancaman ekologis global. Menurutnya, ruang dialog yang diprakarsai LATS ini penting untuk menyinergikan pemerintah daerah, lembaga adat, akademisi, masyarakat sipil, serta kebijakan nasional.
H. Jarot menegaskan visi besar Pemerintah Kabupaten Sumbawa lima tahun ke depan yaitu Sumbawa Hijau dan Lestari. Visi ini diterjemahkan dalam berbagai program konkret, antara lain Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Sumbawa Hijau, Gerakan 1 ASN 1 Pohon, Gerakan 1 Siswa 1 Pohon, Program Tanam Pohon Dapat Sapi, dan Penanaman tanaman ekonomi produktif seperti kopi, kemiri, porang, sengon laut, dan tanaman bernilai tambah lainnya.
“Langkah-langkah ini adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas ekologis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kearifan Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge menemukan momentumnya sebagai dasar kebijakan publik yang menjaga harmoni manusia dan alam,” jelasnya.
Ketua Pajatu LATS, Dr. M. Ikhsan Safitri, menegaskan pentingnya menjaga Tana’ Samawa melalui pengabdian bersama. Ia menyampaikan bahwa nilai-nilai budaya Samawa kini mulai mengalami distorsi sehingga harus dibahas secara mendalam.
“Fenomena akhir-akhir ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kita mulai tergerus. Pertemuan penting ini diharapkan menghasilkan solusi dan dapat merumuskan rekomendasi yang aplikatif,” ujarnya.
H. Johan Rosihan, ST., dalam pemaparannya menegaskan bahwa maraknya bencana alam akhir-akhir ini merupakan isyarat dan peringatan dari Tuhan yang harus menjadi alarm nasional terkait tata kelola sumber daya alam, khususnya hutan.
Ia mengungkapkan bahwa DPR RI saat ini tengah melakukan revisi Undang-Undang Kehutanan sebagai bentuk penegasan mengenai keberadaan masyarakat adat dan hutan adat. H. Johan juga menyoroti bahwa Sumbawa memiliki risiko ekologi yang cukup besar.
“Jika pengelolaan hutan tidak dilakukan secara serius, bukan tidak mungkin bencana seperti yang terjadi di Sumatera dapat pula menimpa Sumbawa.” ungkapnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa berbagai kebijakan Bupati Sumbawa dalam perlindungan hutan perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak. (KS)
