Sumbawa Besar, kabarsumbawa.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan kritik tajam terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (21/08/2025), meskipun tetap menyatakan dukungan secara prinsip.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., dan Wakil Ketua III Zulfikar Demitry, SH., MH., Fraksi Gerindra menyoroti ketidaksesuaian data penyertaan modal dan meminta kejelasan sistem pemungutan retribusi parkir untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah. Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetiyo, M.AP., unsur Forkopimda, jajaran OPD, camat, dan insan pers.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Tahir, SH., dalam penyampaiannya mengungkap adanya selisih anggaran sebesar Rp100 juta dalam Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah. Ia menyebutkan bahwa dalam dokumen sebelumnya, total penyertaan modal untuk program Upland dan PT BPR NTB sebesar Rp4,605 miliar. Namun, dalam Pasal 7A Ayat 2 Raperda tercantum angka Rp4,705 miliar.
“Selisih Rp100 juta ini harus dijelaskan secara detail dan transparan oleh Bupati Sumbawa sebelum Raperda dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus),” tegas Tahir.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga memberikan catatan serius terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mereka menyoroti potensi kebocoran pada sektor retribusi parkir dan mendesak pemerintah untuk segera menerapkan sistem pemungutan yang lebih efektif dan bebas dari praktik korupsi.
“Apakah sistem karcis manual masih layak, atau sudah saatnya beralih ke sistem digital? Pemerintah harus memastikan uang parkir masuk ke kas daerah, bukan ke kantong pribadi,” kata Tahir.
Meskipun menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Gerindra secara resmi menyatakan dukungan untuk melanjutkan pembahasan kedua Raperda ke tahap berikutnya, dengan harapan pemerintah dapat memberikan jawaban konkret atas berbagai pertanyaan yang disampaikan.
Adapun anggota Fraksi Gerindra yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Andi Rusni, S.E., M.M. (Ketua), Muhammad Faisal, S.AP., M.M.Inov. (Wakil Ketua), Muhammad Tahir, S.H. (Sekretaris), Edwan Purnama (Bendahara), dan Muhammad Taufik (Anggota).
