Sumbawa, kabarsumbawa.com –Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumbawa, Ida Rahayu, melakukan interupsi dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang membahas laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2024 serta penetapan Ranperda tersebut.
Dalam interupsinya, Ida Rahayu menyampaikan keprihatinannya terhadap progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa di wilayah Sering yang baru mencapai 37%. Menurutnya, sisa pembangunan sebesar 63% harus segera dirampungkan sebelum tahun 2026 untuk menghindari kegagalan memperoleh bantuan hibah alat kesehatan dari Pemerintah Pusat.
“Berdasarkan hasil konsultasi Fraksi PAN bulan lalu ke Dinas Kesehatan Provinsi NTB, ada bantuan hibah alat-alat medis canggih senilai Rp105 miliar yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat untuk RSUD Sumbawa. Namun bantuan itu akan dibatalkan bila pembangunan fisik rumah sakit tidak rampung hingga 2026,” ujar Ida Rahayu di hadapan forum sidang.
Politisi PAN asal Daerah Pemilihan (Dapil) 4 ini mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif dalam mencari dukungan dana, baik melalui APBD Provinsi, APBN, maupun skema alternatif pembiayaan lainnya. Ia menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan lobi yang dimiliki Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, mengingat keberhasilan mereka sebelumnya dalam memperjuangkan pembangunan Jalan Batu Lanteh, Universitas Pertahanan, serta Sekolah Rakyat.
“Dengan kekuatan diplomasi dan jejaring nasional yang sudah terbukti, saya yakin Bupati dan Wabup mampu mencarikan solusi agar pembangunan RSUD ini tidak mangkrak,” tegasnya.
Selain menyoroti masalah pembangunan, Ida Rahayu juga menyinggung dampak lingkungan yang muncul akibat proyek RSUD tersebut. Ia menyebutkan bahwa sebelum pembangunan dimulai, wilayah Sering memiliki sistem resapan air yang berfungsi baik. Namun kini, daerah tersebut rawan banjir setiap musim hujan akibat terganggunya jalur drainase.
“Ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga lingkungan. Saya minta perhatian serius dari pemerintah terhadap saluran drainase di Sering agar masyarakat tidak terus menjadi korban banjir setiap tahun,” pungkasnya.
Interupsi Ida Rahayu mendapat perhatian sejumlah anggota dewan, dan diharapkan menjadi dorongan konkret bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis dalam menyelamatkan potensi investasi sektor kesehatan senilai ratusan miliar rupiah sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah Sering. (Ks/*)
