Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.co. – Menghadapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji 3 kilogram, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa mengambil langkah strategis dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) LPG 3 Kg.
Satgas ini diharapkan menjadi ujung tombak dalam mengoptimalkan distribusi dan memastikan gas bersubsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menyampaikan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan respons cepat pemerintah daerah terhadap persoalan yang kerap dialami warga, terutama di kalangan menengah ke bawah.
“Kami membentuk Satgas dari lintas sektor, melibatkan OPD, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya. Tujuannya jelas, untuk mengawasi dan memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan lancar, merata, dan tepat sasaran,” ujar Wabup Ansori saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/7).
Dalam rapat pembentukan Satgas tersebut, turut hadir sejumlah pejabat penting daerah, di antaranya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Kepala Bagian Ekonomi, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Kehadiran para pejabat lintas sektor ini mencerminkan keseriusan Pemkab dalam mengintegrasikan berbagai sumber daya dan kewenangan demi solusi yang komprehensif terhadap permasalahan LPG 3 kg.
Lebih lanjut, Wabup Ansori menekankan bahwa Satgas juga diberi mandat untuk mendeteksi dini potensi kelangkaan, menindak tegas pelanggaran distribusi, serta memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam akses terhadap elpiji bersubsidi.
Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk menstabilkan pasokan, tetapi juga untuk menjamin keadilan distribusi di tengah tingginya kebutuhan rumah tangga kecil dan pelaku UMKM terhadap gas bersubsidi tersebut.
“Pemkab berharap kehadiran Satgas ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi LPG 3 kg, serta menjawab harapan masyarakat yang selama ini merasa kesulitan,” tutup Wabup.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi antar lembaga, Pemkab Sumbawa optimistis persoalan elpiji bisa ditangani lebih baik, demi kepastian dan kenyamanan hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelaku ekonomi kecil. (KS)
