Sumbawa Besar, kabarsumbawa.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat pra-pembahasan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama mitra kerja terkait di ruang Komisi IV DPRD Sumbawa, Selasa (6/5/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, Muhammad Takdir SE., MM.Inov, menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PPKB-P3A, dan Direktur RSUD Sumbawa. Pembahasan difokuskan pada evaluasi program kesehatan, penanganan stunting, alokasi anggaran layanan dasar perempuan dan anak, serta peningkatan kapasitas RSUD.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah di APBD 2026 memberikan dampak nyata bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbawa,” tegas Takdir.
Masukan dari Mitra Kerja
Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan tiga program prioritas, yakni digitalisasi rekam medis di Puskesmas, peningkatan anggaran penanganan stunting sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya, serta penyediaan ambulans desa untuk wilayah terpencil.
Kepala Dinas PPKB-P3A menekankan pentingnya penganggaran khusus rumah perlindungan perempuan dan anak, serta program Sumbawa Melek Gender melalui pendidikan masyarakat.
Sementara Direktur RSUD Sumbawa menyoroti kebutuhan pembangunan ruang NICU untuk penanganan bayi prematur dan pengadaan CT-Scan guna mengurangi rujukan pasien ke NTB.
Catatan dari Anggota DPRD
Wakil Ketua Komisi IV, H. Jabir S.Pd, mengingatkan agar anggaran disusun secara proporsional antara pembangunan fisik dan peningkatan SDM kesehatan.
Sejumlah anggota juga memberi masukan spesifik. Syukri HS (Fraksi Golkar) menilai perlunya insentif khusus untuk bidan desa. Bunardi (Fraksi NasDem) menekankan alokasi dana pencegahan perkawinan anak, sementara Sandi S.Pd., MM (Fraksi Gelora) mendorong optimalisasi dana desa untuk posyandu.
Tiga Kesepakatan Rapat
Rapat menghasilkan tiga poin kesepakatan, yaitu pembentukan tim sinkronisasi anggaran antara Komisi IV dan OPD terkait, penyusunan peta jalan penurunan stunting berbasis data desa, serta rapat lanjutan untuk pembahasan rancangan Perda APBD 2026.
“Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyusun APBD yang responsif gender dan pro kesehatan masyarakat,” ujar Sukiman K, S.Pd.I, menutup rapat. (Ks/)
