Mataram, kabarsumbawa.com – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Berlian Rayes, S.Ag., MM.Inov, bersama Sekretaris Dewan (Sekwan) Ir. A. Yani melakukan konsultasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (KKP) Provinsi NTB, Selasa (6/5/2025). Pertemuan ini membahas percepatan realisasi program kelautan dan perikanan, termasuk rencana pendirian sekolah kedinasan KKP di Kabupaten Sumbawa.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri KKP, Wahyu Trenggono, ke SMKN Alas beberapa waktu lalu. Sekolah tersebut dinilai potensial menjadi pusat pendidikan vokasi bidang kelautan dan perikanan.
Sumbawa Layak Jadi Pusat Pendidikan Perikanan
Dalam pertemuan itu, H. Berlian Rayes menegaskan bahwa Sumbawa memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, mulai dari hasil tambak, pengembangan wisata hiu paus, hingga program unggulan lain. Ia meminta perhatian lebih dari pemerintah pusat dan provinsi agar Sumbawa mendapat porsi pembangunan yang seimbang.
“Sumbawa adalah salah satu kabupaten yang memberi kontribusi signifikan di bidang kelautan dan perikanan. Pendirian sekolah kedinasan KKP akan menjadi langkah strategis untuk mencetak SDM unggul sekaligus membuka lapangan kerja bagi generasi muda,” ujarnya.
Respons KKP NTB
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan KKP NTB yang dipimpin kepala bidang terkait. Meski Kepala Dinas KKP NTB sedang menunaikan ibadah haji, jajaran KKP menyambut positif aspirasi DPRD Sumbawa.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pusat agar Sumbawa mendapatkan perhatian proporsional dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” kata salah satu Kabid KKP NTB.
Harapan Lanjutan
H. Berlian Rayes mengapresiasi dukungan KKP NTB dan berharap kerja sama ini berlanjut dengan langkah konkret. “Bersama KKP NTB, kami yakin Sumbawa bisa menjadi pusat pengembangan perikanan dan kelautan di Indonesia Timur,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penting dalam memperjuangkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. (Ks/)
