Sumbawa kabarsumbawa.com – DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong pembenahan sektor pariwisata sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota Pansus LKPJ Kepala Daerah, Muhammad Takdir SE MM Inov, menyampaikan hal ini saat rapat bersama OPD terkait, Jumat (11/4/2025) di Sumbawa.
Takdir menilai PAD dari sektor pariwisata pada 2024 yang tercatat sebesar Rp 85,78 juta masih bisa ditingkatkan. Ia mengusulkan penataan dan pengelolaan objek wisata seperti Pantai Saliperate, Taman Semongkat, Pulau Moyo, Teluk Saleh, dan air terjun untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.
“Bangun berugaq, lapak, dan wahana penunjang agar pelayanan wisata lebih baik,” ujar Takdir yang juga menjabat Ketua Komisi IV DPRD dari Fraksi PKS.
Ia meminta pemerintah mengambil langkah konkret dan inovatif agar potensi wisata daerah dimanfaatkan secara maksimal.
Wakil Ketua Pansus, H. Zainuddin Sirat, menyoroti lemahnya kontribusi pariwisata terhadap PAD. Ia menyebut sektor ini “mati suri” sejak event MXGP tak lagi digelar.
“Kita tak punya event besar yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan potensi besar Teluk Saleh yang menurut kajian Badrul Munir bisa menghasilkan pendapatan hingga Rp 18 triliun. Untuk itu, Zainuddin meminta kejelasan domain antara sektor perikanan dan pariwisata agar pengelolaan wilayah kelautan lebih optimal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Dr. Deddy Hariwibowo, menyatakan dukungan penuh terhadap integrasi sistem aplikasi keuangan di BKAD.
“Kami siap mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik, termasuk usulan Perda pengelolaan aset pariwisata,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah belum bisa memungut retribusi dari tempat rekreasi karena belum memberikan pelayanan. Namun, tahun ini pihaknya mengalokasikan anggaran untuk perbaikan fasilitas seperti pembangunan lapak di Pantai Saliperate.
Di sisi lain, persoalan sampah masih menjadi isu klasik yang belum terselesaikan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (LH), Hj. Teti, menegaskan pentingnya peran desa dalam pengelolaan sampah.
“Kesadaran masyarakat sangat penting. Jalur wisata harus steril dari sampah,” katanya.
Teti juga menyampaikan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sumbawa masih di bawah 10 persen dari ketentuan RTRW. Tahun ini, Dinas LH fokus pada pemeliharaan taman dari wilayah barat hingga RSUD Manambai Abdulkadir.
Terkait limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Dinas LH memfasilitasi kerja sama antara Puskesmas dan PT Pria Sidoarjo yang memiliki izin pengelolaan limbah medis dan non-medis.
Ketua Pansus, Andi Rusni SE MM, mengusulkan agar pengolahan sampah diarahkan menjadi energi. Ia menyebut Bali dan Bandung sebagai daerah yang sukses menerapkan teknologi ini dan mendorong studi banding ke wilayah tersebut.
“Kita bisa pelajari cara mereka mengolah sampah jadi bahan bakar tanpa BBM dan listrik,” pungkasnya. (Ks/)
