Mataram, kabarsumbawa.com – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB pada Selasa (18/3/2025). Kunjungan ini membahas tantangan ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa dan upaya penguatan distribusi pangan.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, SIP. Mereka diterima langsung oleh Kepala DKP NTB, H. Abdul Azis, SH, MH, bersama jajaran pejabat terkait.
Dalam pertemuan itu, I Nyoman Wisma menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengatasi kerawanan pangan. Ia menyebut sejumlah kecamatan di Sumbawa masih kesulitan mengembangkan potensi pangannya.
“Kami perlu informasi dan masukan dari DKP Provinsi untuk mendukung program ketahanan pangan di daerah,” ujarnya.
Kepala DKP NTB menjelaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas tiga hal utama: ketersediaan pangan, kewaspadaan pangan, dan keamanan pangan. Ia memaparkan berbagai program strategis yang dijalankan, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, bantuan beras bencana, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk penanganan stunting.
Azis juga menjelaskan bahwa DKP bekerja sama dengan Bulog dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga pangan. Harga gabah di lapangan dijaga agar tetap kompetitif, sementara kualitas hasil panen menjadi perhatian utama.
Ia menegaskan bahwa Sumbawa adalah salah satu lumbung pangan NTB, terutama beras dan jagung. Oleh karena itu, pengendalian distribusi sangat penting untuk menjamin pasokan.
Untuk itu, Pemprov NTB menetapkan Pergub No. 38 Tahun 2023 tentang pengendalian distribusi gabah. Regulasi ini mencegah keluarnya gabah dari NTB secara bebas dan menjaga pasokan untuk kebutuhan dalam provinsi.
Dengan kerja sama lintas sektor, DPRD Sumbawa berharap dapat merumuskan solusi konkret guna memperkuat ketahanan pangan lokal.
Jika Anda membutuhkan judul SEO tambahan, meta deskripsi, atau tag untuk artikel-artikel ini, saya bisa bantu juga. ( Ks/)
