Sumbawa Besar. Kabar Sumbawa, Masalah kemiskinan merupakan masalah krusial yang dihadapi oleh Kabupaten Sumbawa. Bahkan isu kemiskinan ini bukan hanya terjadi di daerah ini melainkan ini sudah menjadi isu global. Sehingga masalah ini menjadi isu yang sangat penting untuk dituntaskan.
Kepala Dinas Sosial Drs M Ikhsan Safitri M.Si, kepada wartawan, belum lama ini (26/4) mengatakan bahwa, persoalan masalah kemiskinan saat ini di kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi, bukan hanya Sumbawa yang mengalami ini tetapi seluruh kabupaten yang ada di NTB. Bahkan pernah ada komitmen dari seluruh kepala daerah yang ada di NTB untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. Tetapi realisasinya baru mencapai angka 0 persen. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengentasan masalah ini karena kita tidak focus dalam menurunkan angka tersebut. Oleh karenanya agar bisa focus maka seluruh SKPD harus punya program program prioritas untuk menanggulangi masalah ini.
Tetapi yang menjadi kendala selama ini sebut Kadis masih terkait dengan masalah data kemiskinan. Berdasarkan Rakornas terkait dengan masalah ini sudah disepakati bahwa data tentang kemiskinan hanya ada satu data yakni data yang dirilis oleh kementerian Sosial. Khusus untuk Sumbawa jumlah masayarakat yang menerima bantuan iuran sosial serta kartu jaminan kesehatan nasional itu sudah diatur didalam surat menteri social tanggal 9 Desember Tahun 2015 yang berjumlah tidak kurang dari 172. 638 jiwa. Artinya bahwa bagi yang menerima kartu tersebut sudah dikategorikan kepada masyarakat miskin.
Persoalannya sekarang karena data ini masih berada di pusat maka pihaknya belum bisa melakukan pemetaan terhadap warga-warga tersebut. Tentunya dalam pemetaan ini akan dilakukan oleh masing masing kecamatan yang ada di 24 kecamatan serta masing masing desa juga akan melakukan hal yang sama. Apabila data tersebut sudah turun maka akan lansung disebarkan ke masing masing SKPD agar SKPD tersebut focus dalam pengentasan masalah ini. Sehingga nantinya akan ada target yang akan dicapai di masing-masing tahunnya. “ Kalau pak gubernur menargetkan penurunan sekitar 3 persen di tahun 2017 apabila semua SKPD ini focus dan kalaboratif maka bukan suatu hal yang mustahil untuk diturunkan,” ujarnya.
Tentunya apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya angka kemiskinan terus mengalami peningkatan salah satu contoh di tahun yang lalu (2015) itu tercatat ada 161 Ribu. Suka tidak suka tetapi inilah fakta yang terjadi dan menunjukkan angka yang cukup signifikan. Oleh karenanya apa yang menjadi kegelisahan pemerintah daerah harus pula menjadi kegelisahan semua SKPD. Tentunya apa yang menjadi Visi Misi pemerintahan saat ini dalam pengentasan kemiskinan harus bisa mendobrak masalah ini dengan program-program yang konkrit. “ Intinya adalah kita harus focus dan kalaboratif dalam pengentasan masalah ini yang diikuti oleh aksi nyata. Apakah itu dengan program pemberdayaan ataupun program program yang lainnya,”tandasnya. (Ron)
