Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Civitas akademika Universitas Samawa (UNSA) mendatangani Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (25/09/2025) siang. Kedatangan mereka dalam rangka hearing terkait dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan.
Hearing yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua I Berlian Rayes. Hadir Ketua dan Komisi I, serta Ketua dan anggota Komisi IV.
Dari pihak UNSA, hadir Wakil Rektor I, II, dan II, para dekan dan dosen. Sementara dari pemerintah Daerah, hadir Sekda didampingi Asisten I dan II, Kepala BKAD, serta perwakilan Bappeda Litbang.
Salah seorang dari UNSA, Endra menyampaikan bahwa, Perbup tersebut menjadi kekhawatiran dari perguruan tinggi, termasuk juga anggota DPRD yang selama ini telah secara rutin memberikan bantuan beasiswa melalui hibah dana pendidikan kepada kampus di Sumbawa.
Ia menilai, pembuatan Perbup ini terkesan buru-buru dan tidak serius. Menurutnya, terdapat celah yang memungkinkan untuk dilakukan revisi bahkan dicabut.
“Karena kami menganggap ada semacam menganaktirikan anak kandung dalam perbup tersebut. Menyusun regulasi bukan hanya formalitas saja, tapi hajat hidup masyarakat banyak yang tentu tidak ada satupun kata keliru,” kata Ketua Forum Dones UNSA tersebut.
Kemudian lanjutnya, mejadi kekhawatiran dan ketakutan dari lembaga pendidikan di Kabupaten Sumbawa adalah di pasal 1 angka 12.
“Disebutkan secara spesifik bahwa yang diakui dalam memberikan beasiswa khusus hanya UNRAM. Terus kami UNSA dan yang lain mau diapakan. Seyokyanya kalau pemerintah bijak dan arif dalam menyusun regulasi, tidak perlu mencantumkan MOU cukup umum saja, artinya siapapun bisa berkompetisi,” tegasnya.
Untuk itu, ia berharap agar Bupati Sumbawa meninjau ulang perbup tersebut. Sebab, dipandang cacat produk.
Sekda Sumbawa Dr. Budi Prasetiyo menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Ia menegaskan, bahwa tidak ada diskriminasi di dalam Perbup tersebut. Pada dasarkan, bupati menginginkan produk ini bermanfaat untuk semua pihak. “Semua beasiswa diberikan tidak ada diskriminasi,” tegasnya.
Terkait apa yang menjadi masukan dalam hearing tersebut, pihaknya telah mengumpulkan tim dan menyiapkan draf revisi. Ia mengajak semua pihak terkait untuk bersama terlibat dalam pelaksanaannya.
“Kami sudah kumpulkan tim, insya Allah sudah kami siapkan draf revisinya. Bupati sudah merespon itu. Mulai saat ini saya minta konsep dari teman-teman UNSA berikan segera sehingga tidak ada keraguan lagi. Konsep dari teman-teman UNSA, kita bahas bersama-sama, kami juga sudah draf revisinya, ada kampus lain silahkan bergabung, termasuk dari anggota DPRD. Namun yang jelas pak bupati mengingikan produk ini untuk semua,” pungkasnya. (KS)
