Opini  

Etika bisnis penyalahgunaan gas LPG 3 kg

gas LPG 3 kg ( gas subsidi )

Etika bisnis penyalahgunaan gas LPG 3 kg ( gas subsidi )
Oleh : Arya Febrian ( Mahasiswa Fakultas
Keperawatan Stikes Griya Husada Sumbawa)

Didalam buku The Moral of the English Working Class, Evers memandang moral ekonomi pedagang timbul ketika mereka menghadapi permasalahan dalam aktivitas jual beli. Hal ini dapat dihubungkan dengan permasalahan sekarang ini terhadap penyalahgunaan LPG 3 kg.

Gas LPG 3 kg merupakan produk PSO pertamina yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan pengusaha kecil, namun karena penyalahgunaan gas membuat kelangkaan dan harga tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.

Hal ini terjadi karena dalam penyalurannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya disebabkan oleh adanya oknum yang melakukan penyimpangan terhadap distribusi LPG 3 kg dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Salah satu kasus yang di beritakan oleh TEMPO.CO,Jakarta. Penyalahgunaan gas LPG 3 kg, masing masing di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Gas subsidi dari pemerintah itu dipindahkan ke ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram dengan cara disuntikkan.

Arya Febrian ( Mahasiswa Fakultas Keperawatan Stikes Griya Husada Sumbawa)

“Selanjutnya tabung gas LPG yang non subsidi tersebut yang ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram dijual dengan harga di bawah standar yang mungkin ditawarkan ke market-market kecil atau warung-warung” Ujar Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Pipit Rismanto.

Baca juga:  HUBUNGAN PERILAKU OVERPROTEKTIVE ORANG TUA TERHADAP PENYESUAIAN DIRI ANAK REMAJA

Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih rendahnya kesadaran hukum yang membuat masyarakat atau para oknum yang terlibat tidak memikirkan kedepannya apa akibat perbuatan yang dilakukan.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah diubah dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan istilah Omnibus Law, sehingga Pasal 55 berubah menjadi “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak,bahan bakar gas dan/atau liquefied
petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Dengan adanya pengaturan sanksi pidana dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga liquefied petroleum gas atau LPG tersebut, diharapkan dapat mengurangi potensi
penyalahgunaan subsidi yang diberikan oleh pemerintah.

Didalam buku Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, yang ditulis oleh Agus Arijanto,S.E.,M.M mengatakan, Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain.

Kejujuran yang ekstrem, kemampuan untuk menganalisis batas-batas kompetisi seseorang, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan. Kompetisi ini lah yang terus memanas belakangan ini. Jika ingin mencapai target keberhasilan di era globalisasi, sudah saatnya dunia bisnis kita mampu menciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan beretika.

Baca juga:  PTM Terbatas, Miniatur Bangsa di Wajah Sekolah

Oleh karena itu, permasalahan tentang moral bisnis pada penyalur dan proses penyaluran tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ini, tentunya menjadi pokok permasalahan dan perlu pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan karena menyangkut tentang hidup orang banyak dalam memenuhi kebutuhannya.

Dan Berdasarkan Artikel di website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah terus melakukan persiapan pemberlakuan program LPG 3 kg tepat sasaran. Hingga saat ini, sekitar 50% masyarakat miskin, rentan miskin dan usaha mikro telah terindentifikasi sebagai penerima bantuan langsung yang akan diberikan Pemerintah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial usai RDP dengan komisi VII DPR, Selasa (10/10), menerangkan, program ini merupakaan pekerjaan besar yang pelaksanaannya memerlukan persiapan yang baik. Dari 25 juta masyarakat miskin, rentan miskind dan usaha mikro, sekitar 10-15 juta diantaranya atau sekitar 50% telah rampung diidentifikasi.

“Ini pekerjaan sangat luar biasa. Jadi untuk mendata, sampai saat ini yang saya baru dapat informasi, kan ini Kementrian ESDM dan kementerian Sosial setiap minggu bertemu untuk rapat, ini kalau tidak salah yang baru terindentifikasi berkisar antara 10-15 juta. Kalau dari total kurang lebih 25 juta (rakyat miskin dan rentan miskin) ya baru 50%, “ ujar Ego.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.