Hearing Upah PT.MIDC, Komisi IV DPRD Sumbawa Rekomendasikan Mediasi

Date:

Sumbawa besar, Kabarsumbawa.com, – Komisi IV DPRD Sumbawa merekomendasikan agar persoalan upah buruh bangunan hotel dibawah PT.Moyo Island Deep Centre (PT.MIDC), diselesaikan melalui mediasi di Disnakertrans Kabupaten Sumbawa. Rencananya, mediasi akan digelar 16 November 2017 bersama buruh yang didampingi Fron Pemuda Pembela Keadilan Sumbawa (FPPKS).

Berdasarkan informasi yang berkembang dalam hearing di ruang pertemuan ketua DPRD Sumbawa, upah buruh yang terhutang dari pembangunan hotel tersebut lebih dari Rp. 300 juta, dan terhadap penyedia barang sekitar Rp. 38 Juta. Selain itu juga mencuat persoalan lainnya terkait dengan pembangunan serta pemilik hotel.

Usai hearing, anggota Komisi IV Andi Rusni.SE., didampingi Akhmadul Kosasi.SH., mengatakan, untuk sementara diketahui, manajemen hotel telah menyerahkan pembayaran buruh pekerja hotel kepada pihak lain. Dan pihak yang diberikan tunjuk tersebut menghilang.

“Itu sementara, belum jadi satu kesimpulan. Karena kami belum mendengar pernyataan pihak manajemen. Sehingga kami rekomendasikan agar persoalan ini diselesaikan di Disnakertrans, karena pihak menajemen hotal tidak hadir karena ada tamu dan kegiatan lain yang sudah terjadual sebelumnya,” jelas dia.

Dalam hearing juga berkembang persoalan legal formal pemilik perusahaan yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) untuk bermukim dan berusaha di Indonesia. Selain itu, juga mucul persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan HO.

“Tuntutan yang lain juga ada. Setelah dengarkan penjelasan imigrasi, untuk deportasi tidak memenuihi persyaratan. karena memang syarat untuk lakukan deprotarsi tidak terpenuhi. Ijin pelaksanaan sudah clear and clean. IMB dan HO sudah selesai, sehingga tidak ada alasan untuk dihentikan,” jelasnya, juga menegaskan, apabila dalam persoalan tersebut dianggap ada pelanggaran hukum, maka dipersilahkan menempuh jalur hukum.

Sehingga, berdasarkan permintaan dari manajemen hotel, pertemuan berikutnya sebagai langkah mediasi akan dilaksanakan di Disnakertrans 16 Oktober. Namun bila pada saat yang ditentukan tersebut, menajemen hotel tidak menunjukkan itikad baik, maka eksekutif musti lakukan tindak lanjut.

“Secara regulatif, pemerintah sudah punya langkah yang bisa ditempuh sesuai aturan. Bisa tempuh jalur yang lain. Kalau tetap tidak hadir ada tindak lanjut, apakah tempuh jalur hukum dan jalur lain. Tetap tindak lanjuti. Tapi kami optimis persoalan ini mampu diselesaikan dengan jalan mediasi,” ujarnya. (KS/Adm)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

iklan DPRD iklan caleg

Populer

More like this
Related

Dua Instruktur BLK Sumbawa Juara KKIN IX Regional Wilayah Barat 3, Satu Tembus Nasional

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Prestasi gemilang diraih oleh Dua...

Pelayanan CT Scan RSUD Sumbawa Dialihkan ke RSMA

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Pelayanan Computed Tomography Scan atau...

Wabup Beri Penjelasan Kasus Pengadaan Masker yang Seret Namanya

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan masker...

Pemkab Sumbawa Pastikan Pengadaan Lahan Samota Tidak Sia-Sia

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com - Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan...